PADANG, METRO–Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wagub) Audy Joinaldy memberikan perhatian penuh terhadap penanganan masalah sosial.
Kegiatan penanganan masalah sosial yang rutin dan terus ditingkatkan kua-litas dan kuantitasnya adalah, pemenuhan kebutuhan dasar ribuan penghuni panti asuhan dan panti sosial. Panti-panti tersebut terdiri dari delapan panti milik pemerintah dan 109 panti milik swasta. Seluruh panti tersebut mendapatkan alokasi anggaran setiap tahunnya.
Mahyeldi menyebutkan, anggaran tersebut dialokasikan untuk seluruh penghuni panti. Mulai dari panti asuhan bagi anak-anak keluarga miskin atau yatim piatu, panti sosial anak terlantar dan putus sekolah, panti bagi anak disabilitas, panti bagi penduduk lanjut usia (lansia), hingga panti sosial bagi wanita tuna sosial.
“Total ada 127 panti dibantu Pemprov Sumbar setiap tahunnya, yang dibantu pemenuhan dasar dan kebutuhan makan. Pada tahun 2024 kita alokasikan anggaran Rp42 miliar. Tahun 2025 kita siapkan lagi Rp49 miliar,” sebut Mahyeldi di Padang, Senin (16/9).
Mahyeldi mengatakan, dengan dukungan anggaran, diharapkan keberadaan panti di Sumbar terus maju dan berkembang. Terutama dalam memberikan pembinaan, pelatihan, dan keterampilan bagi masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang bermukim di panti-panti. Panti asuhan berfungsi sebagai pengganti orang tua bagi mereka dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial.
“Panti sosial terus memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak-anak terlantar, fakir miskin, dan anak jalanan, serta memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, agar berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat,” jelasnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumbar, Syaifullah mengatakan dengan alokasi anggaran tersebut, akan memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap penghuni panti swasta selama 10 bulan. Sementara untuk dua bulan lainnya, diharapkan dapat dibantu para donatur. Tentu saja, bantuan tersebut untuk membantu meringankan tugas para pengelola panti swasta.
Sementara itu di panti sosial milik pemerintah, sambung Syaifullah, program rehabilitasi sosial terus berlangsung di UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang, UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung Padang Pariaman, dan UPTD Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Arosuka Kabupaten Solok.
“Di PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, ada 100 anak putus sekolah atau anak terlantar yang diberikan keterampilan di bidang elektronik, listrik, otomotif, dan las selama enam bulan. Selain keterampilan dan peralatan penunjang berkarier, mereka juga mendapatkan sertifikat. Dalam setahun, sekitar 200 remaja putra mendapatkan pembinaan di PSAABR Budi Utama. Saat ini telah banyak lulusan yang sukses bekerja. Termasuk juga membuka usaha sendiri,” terangnya.
Ia menyampaikan, di UPTD PSBR Harapan Padang Panjang yang diperuntukkan bagi 100 remaja putri, pelatihan yang diberikan selama enam bulan berupa keterampilan menjahit, menyulam, dan memasak.
“Kita berharap setelah enam bulan itu mereka bisa mandiri, bahkan menjadi entrepreneur. Sehingga juga bisa membantu masalah sosial di lingkungan tempat tinggal mereka. Selama enam bulan di panti, selain keterampilan mereka juga mendapatkan pembinaan mental. Sehingga, mereka bisa menjadi tulang punggung keluarga dan membantu peningkatan perekonomian,”jelasnya.
Begitu juga di PSKW Andam Dewi di Sukarami, Kabupaten Solok, di mana ratusan perempuan diberikan pelatihan keterampilan menjahit dan memasak, serta penguatan di bidang keagamaan selama empat sampai enam bulan setiap tahunnya.
“Setelah pembinaan di panti ini, mereka dapat berkelakuan baik, tidak melakukan aktivitas yang membuat mereka dikirim ke panti. Dengan program rehabilitasi sosial, kerawanan ketertiban masyarakat, pelaku penyimpang, dan tindakan kriminal dapat terselesaikan,” ungkapnya.
Syaifullah menambahkan, pembinaan juga dilakukan di PSBN Tuah Sakato, Kalumbuk, Kota Padang. Selain membantu disabilitas tuna netra untuk belajar mandiri, penghuni panti ini juga diajarkan memiliki keahlian pijak (massage), shiatsu, kesenian, hingga pembuatan serbuk jahe merah.
“Bimbingan keterampilan yang diberikan ini bertujuan agar tuna netra dapat mandiri dan produktif. Saat ini, telah banyak lulusan PSBN yang bisa mandiri dan buka praktek sendiri,” terangnya.
Perhatian juga diberikan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus atau para difabel penyandang tuna grahita di PSBG Harapan Ibu Kalumbuk Kota Padang. Begitu juga bagi anak-anak berstatus yatim piatu dan fakir miskin, yang mendapatkan pembinaan di PSAA Trimurni Padang Panjang.
“Anak asuh usia sekolah dari keluarga kurang mampu ini diberikan pembinaan, bimbingan kegamaan, keterampilan, dan pendidikannya. Sehingga kebutuhan mental mereka terpenuhi, agar dapat tumbuh berkembang dan menatap masa depan lebih baik,” jelasnya.
Sementara itu untuk warga lansia, Pemprov Sumbar memiliki UPTD PSTW Sabai nan Aluih Sicincin Padang Pariaman dan PSTW Kasih Sayang Ibu, Nagari Cubadak Tanah Datar. “Warga lanjut usia ini rata-rata berstatus fakir miskin dan terlantar. Kita memberikan pelayanan pada mereka. Mulai dari makanan, sandang, kebutuhan harian, layanan kesehatan, bimbingan rohani, olahraga, keterampilan, dan bimbingan psikologi,” imbuhnya lagi.
Pemprov Sumbar juga membantu pembiayaan fisik untuk panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental ODJG melalui panti swasta Pelita Jiwa Insani di Kota Padang. Panti tersebut menampung eks ODGJ untuk menjalani proses rehabilitasi, setelah sebelumnya mendapatkan perawatan di RSJ HB Saanin.
“Kita juga mengalokasikan anggaran Rp4,2 miliar untuk pembangunan bangunan baru panti ODJG ini. Tahun ini, bangunan fisiknya sudah 85 persen. Diperkirakan tahun 2025 beroperasi di Gunung Sarik. Panti ini milik masyarakat dan telah beroperasi sejak 2020 lalu. Tak kurang dari 120 eks-ODJG dan 60 orang gepeng ditampung dan diberi pembinaan di panti ini,” bebernya.
Respons Cepat Penyaluran Bantuan Bencana
Selain perhatian terhadap PPKS di dalam panti, Pemprov Sumbar juga terus merespons dengan cepat kebutuhan penyaluran bantuan bagi korban bencana alam dan bencana sosial di Sumbar. Setiap kali terjadi bencana, Gubernur Mahyeldi di tengah kepadatan kegiatannya selalu menyempatkan hadir bagi masyarakat yang tertimpa musibah.
“Tupoksi kita bekerja untuk melayani masyarakat Sumbar. Ketika masyarakat tertimpa musibah, baik itu bencana alam ataupun bencana, maka menjadi kewajiban kita menyediakan kebutuhan sandang dan pangan. Itu yang terus kita lakukan dan ditekankan oleh Gubernur Mahyeldi kepada Dinas Sosial,” sebut Syaifullah.
Ia menyampaikan, pascabencana yang menimpa masyarakat, penyalurkan bantuan sandang, pangan, dan kebutuhan mendesak lainnya langsung dilakukan. Pihaknya mengkoordinir bantuan berupa makanan siap saji, air besih, pakaian, dan lain-lain. “Jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan dan tak punya pakaian. Itu pesan tegas dari Bapak Gubernur,” jelasnya.
Selain bantuan dari provinsi, Syaifullah menyebutkan juga ada dana dari Baznas yang bisa disalurkan untuk membantu korban bencana. Melalui Dinas Sosial, disalurkan Rp200 juta untuk pemulihan infrastruktur di daerah bencana, kemudian Rp3 juta untuk korban bencana berdasarkan usulan kabupaten/kota.
“Kita juga bekerja sama dengan dinas sosial kabupaten/kota. Termasuk dengan Kementerian Sosial dan instansi lainnya untuk membantu korban bencana. Bantuan trauma healing untuk masyarakat dalam mengatasi trauma pascabencana juga dilakukan,” terangnya lagi.
Begitu juga dengan bencana sosial seperti kebakaran, Pemprov Sumbar juga langsung turun menyalurkan bantuan kebutuhan makanan, pakaian, kasur, selimut, dan juga kebutuhan anak-anak. Berbagai upaya yang dilakukan Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi dalam penanganan permasalahan sosial, menjadi wujud nyata selalu hadirnya pemerintah bagi masyarakatnya. (AD.ADPSB)