Pemanfaatan EBT Sumbar Tertinggi Nasional, Gubernur Mahyeldi Berhasil Realisasikan 99,9 Persen Nagari/Desa Teraliri Listrik

PADANG, METRO–Salah satu keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pem­prov Sumbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wagub), Audy Joinaldy adalah merealisasikan rasio elektrifikasi desa hingga pembauran Energi Baru Terbarukan (EBT).

Realisasi yang meru­pakan wujud dari pelaksa­naan Program Unggulan (Progul) “Sumbar Sejahte­ra dan Berkeadilan” itu menuai pujian dan penga­kuan nasional.

Mahyeldi menyebut­kan, rasio elektrifikasi Sum­b­ar, saat ini sudah berada diangka 99,9 persen. Ca­paian ini mengindikasikan hampir tidak ada lagi desa atau nagari di Sumbar yang tidak teraliri listrik.

Termasuk di wilayah Kabupaten Kepulauan Men­ta­wai. Rasio elektrifikasi di daerah ini  per bulan Juni 2024 lalu, sudah mencapai 99,77 persen.  Pada tahun 2025 nanti, Pemprov Sum­bar bersama PLN  akan melan­carkan program Men­tawai Terang yang akan mene­rangi Mentawai lewat pen­dirian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

“Insya Allah, kita ber­sama PLN sudah punya road map program Menta­wai Terang akan dimulai sekitar akhir tahun atau awal 2025 nanti. Jika Men­tawai berhasil kita terangi, rasio elektrifikasi atau jum­lah desa yang sudah tera­liri listrik di Sumatera Barat akan menjadi 100 persen,” ungkap Mahyeldi di P­a­dang, Selasa, (17/9).

Menurut Mahyeldi, Ka­bupaten Kepulauan Menta­wai masih menjadi satu-satunya daerah yang me­nyandang status Terdepan, Tertinggal dan Terluar (3T) di Provinsi Sumbar.

Pasokan utama listrik di daerah ini, masih bersum­ber dari  Pembangkit Lis­trik Tenaga Diesel (PLTD), sehingga luasan jang­kau­an­nya terbatas. Akibatnya masih ada masyarakat yang masih belum menik­mati akses jaringan listrik karena untuk operasio­nalnya membutuhkan supply Bahan Bakar Minyak (BBM). Sementara keterse­diaan BBM sangat bergan­tung pada kondisi cuaca dan alam.

“Sekarang sekitar  6 mega watt listrik yang me­ngaliri mentawai disupply oleh pembangkit listrik te­naga diesel. Saat ini PLN bersama beberapa calon investor sudah punya ren­cana membangun bebera­pa unit pembangkit listrik tena­ga surya (PLTS) di Men­tawai. Diharapkan se­te­lah itu, selu­ruh kebutu­han listrik ma­syarakat Men­tawai dapat terpe­nuhi,” ungkapnya.

Upaya mengeluarkan Kabupaten Kepulauan Men­­tawai dari status 3T, juga dilakukan Pemprov Sumbar dengan mengusul­kan ke­pada pemerintah pusat lewat BPH Migas sebagai daerah prioritas program konversi bahan bakar mi­nyak tanah ke gas LPG.

Usulan ini diajukan ka­rena memang masyarakat Kabupaten Kepulauan Men­tawai sampai hari ini belum pernah tersentuh program konversi bahan bakar mi­nyak tanah ke gas yang dilancarkan pemerin­tah pusat beberapa tahun lalu.

“Selain mendorong pembangunan PLTS, kita juga mengusulkan program khusus konversi minyak tanah ke gas  di Mentawai agar masyarakat di sana  mendapatkan tambahan kuota gas LPG 3 kilogram bersubsidi. Ini sudah men­jadi keharusan dan kebu­tuhan bagi masya­rakat,” tegas Mahyeldi.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Herry Martinus menambahkan, sejauh ini  pihaknya telah melakukan sejumlah upa­ya untuk mendukung dan me­nyukseskan Progul Gu­bernur dan Wakil Gubernur pada poin Sumbar Sejah­tera dan Berkeadilan.

Salah satu fokus Dinas ESDM Sumbar pada bi­dang energi ketenagalis­trikan, mem­berikan ban­tuan pe­masa­ngan jaringan instala­si listrik sederhana gratis bagi masyarakat ti­dak mam­pu, serta memfa­silitasi ma­suk­nya akses jaringan lis­trik PLN hingga ke wilayah terpencil mau­pun  terisolir.

“Sebanyak 1,200 kepala keluarga (KK) tidak mampu kita bantu lewat program pemasangan instalasi lis­trik untuk rumah tangga sederhana (RTS) pada ta­hun 2021. Sementara pada tahun 2022, jumlah pene­rima program Listrik RTS berjumlah 1,198 kepala keluarga,” jelasnya.

Dalam upaya meme­nuhi kebutuhan dasar ma­syarakat akan pasokan ja­ringan listrik, Dinas ESDM Sumbar lewat sumber pen­danaan yang dibiayai APBD maupun APBN  juga terus membangun unit-unit pembangkit Solar Home System (SHS) dan PLTS tersebar dalam empat ta­hun terakhir.

Langkah ini dilakukan dalam upaya menjangkau masyarakat yang ber­mu­kim di wilayah yang  jauh serta tidak terjangkau ins­talasi jaringan listrik PLN. Pada tahun 2022, Di­nas ESDM Sumbar me­mas­ang 20 unit SHS di wilayah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Paria­man. Di sam­ping itu, juga melakukan program revi­talisasi Pem­bangkit Listrik Tenaga Mik­ro Hidro (PL­TMH) Sungai Lolo di Kabu­paten Pasa­man serta PLT­MH Muaro Tombang  di Kabupaten Pasaman Barat.

Lalu pada tahun 2023, dinas ini memberikan du­kungan penuh terhadap sektor pertanian Sumbar dengan melakukan pema­sangan PLTS irigasi di wila­yah Kota Sawahlunto dan Kabupaten Tanah Datar. Pompa irigasi tenaga surya yang dipasang, mengairi sekitar 30 ribu hektar sa­wah dan lahan pertanian masyarakat.

“Kita bantu sawah ta­dah hujan masyarakat de­ngan menyediakan PLTS Irigasi. Sehingga kebutu­han air sawah terpenuhi dan hasil produksi padi maksimal. Jika sebelum­nya mereka hanya panen satu kali setahun, maka sekarang sudah bisa panen tiga kali setahun. sampai tahun 2024 ini kita sudah membangun PLTS Irigasi di lima lokasi,” ucap Heri Martinus.

Capaian penting Dinas ESDM Sumbar dibawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah lain­nya, adalah keberhasilan meraih predikat daerah terbaik dua implementasi Peraturan Daerah (Perda) Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) dari Dewan Energi Nasional (DEN) pa­da tahun 2022 lalu.

Prestasi itu, dilanjutkan dengan keberhasilan Sum­bar meraih predikat dae­rah inovasi terbaik dalam pengembangan Energi Ba­ru Terbarukan (EBT) dari lembaga yang sama pada tahun 2023. Deretan pres­tasi ini, membuktikan ko­mitmen Pemprov Sumbar terhadap pengembangan potensi EBT lokal.

“Sumbar sudah punya dokumen Rancangan Umum Energi Daerah serta Roadmap Lumbung Energi Hijau Sumbar. Kita juga terus berkoordinasi de­ngan PLN dan stakeholder terkait dalam pengem­ba­ngan EBT. Sehingga kita adalah salah satu provinsi dengan pemanfaatan ter­tinggi EBT di Indonesia,” ucapnya.

Sebagai gambaran, ka­ta Herry Martinus, hingga akhir tahun 2023 lalu, porsi  EBT Sumbar sudah men­capai angka 26,9 persen (sesuaikan). Sementara porsi EBT Nasional, masih berada di angka 14,9 per­sen atau tertinggal dua kali lipat dari porsi EBT Sumbar.

“Tingginya capaian ini, menjadi alasan kenapa Sumbar mendapatkan peng­hargaan dalam komitmen implementasi EBT selama dua kali berturut-turut. Mu­dah-mu­dahan di tahun 2024 ini Sumbar kembali men­dapat­kan penghargaan se­rupa,” pungkasnya. (AD.ADPSB)