Selanjutnya unÂtuk prioÂritas keempat yaitu PeÂningkatan Usaha PerdaÂgangan dan Industri Kecil Menengah serta EkoÂnomi Berbasis Digital, DiÂnas Perindustrian dan PerÂdaÂgangan Sumbar alokasi APBD-nya sebesar Rp30 miliar dengan target kontriÂbusi sektor perdagangan terhadap PDRB 17,3 perÂsen, kontribusi sektor inÂdustri terhadap PDRB 9,02 persen laju pertumbuhan sektor perdagangan 5 perÂsen. Sedangkan Dinas KoÂperasi dan UMKM alokasi APBD sebesar Rp26 miliar dan Dinas PTSP sebesar Rp14 miliar lebih.
Untuk prioritas EkoÂnoÂmi Kreatif dan KepariÂwisataan, Dinas Pariwisata Sumbar mengelola sebeÂsar Rp30,1 miliar, Dinas Koperasi dan UMKM Rp 26 miliar. Prioritas PembaÂngunan Infrastruktur yang Berkeadilan, Dinas Dinas BMCKTR Sumbar meÂngeÂlola Rp251 miliar, Dinas Perkimtan Rp121 miliar dan Dinas PSDA Sumbar (Rp93 miliar).
“Itulah beberapa aloÂkasi APBD Sumbar tahun 2024 yang tersebar di seÂjumlah OPD untuk menÂcapai optimalisasi pembaÂngunan Sumbar di seluruh sektor,” katanya
Di sisi lain Mahyeldi juga memaparkan capaian tahun 2023, sejumlah indiÂkator kinerja makro ProÂvinsi Sumbar yang mampu melebihi target. Terutama indek pembangunan maÂnusia (IPM) dengan angka 75,64 persen yang menemÂpatkan Sumbar 7 tertinggi nasional.
Pemprov Sumbar meÂnargÂetkan IPM pada 2023 sebanyak 73,23 persen, realisasi 75,64 persen. PaÂda 2024 Pemprov Sumbar menargetkan 74,25 persen rencana kerja pembaÂnguÂnan daerah (RKPD).
Peningkatan juga terÂlihat jika dibanding dengan IPM 2022 berada posisi 9 tertinggi nasional dengan 74,26 persen. Untuk perÂtumbuhan ekonomi 2023, target 4,57 persen secara keseluruhan tercapai 4,79 persen. Sedangkan indek gini ratio, atau jarak antara kaya dengan miskin cukup rendah, target 0,296 perÂsen, realisasinya mencapai 0,280 persen per Maret 2023.
Dengan angka itu, meÂnempatkan Sumbar pada posisi 3 terendah di naÂsional. Artinya, jarak orang kaya dengan miskin tidak begitu tinggi. Tingkat keÂmiskinan Sumbar berada pada angka 5,90 persen. Jumlah itu melebihi target yang ditetapkan pada 6,16 persen. Dengan itu, meÂnempatkan Sumbar pada posisi posisi 6 terendah di nasional.
Dengan angka itu, maÂka jumlah penduduk miskin ditargetkan hanya 353,68 ribu jiwa. Pada 2023, meÂnurun menjadi 340,37 ribu jiwa. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem, reaÂlisasi kinerja Pemprov SumÂbar melebihi target yakni, mencapai 0,41 perÂsen dari 0,50. Ditargetkan pada 2024 menjadi nol perÂsen.
Kemudian angka peÂngangguran terbuka, pada 2023 cukup kecil. DitarÂgetkan 6,45 terealisasi 5,94 persen. Lebih lanjut, selaÂma tahun 2023 Pemprov Sumbar menÂdapatkan 37 penghargaan di tingkat nasional.
“Di tingkat nasional, Pemprov Sumbar mendaÂpatkan 37 penghargaan. Penghargaan terakhir yang kita terima dari KoÂmisi Informasi RI yang mendapatkan Anugrah KeÂterbukaan Informasi Publik 2023 dan dari Menteri PerÂlindungan Perempuan dan Anak berupa penghargaan Parahita Eka Praya (APE),” ujarnya. (fan/adv)