PADANG METRO–Massa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif MahasiswaSumatra Barat (BEM-Sumbar) melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur Sumbar, Kamis (24/2). Mereka menagih janji-janji setelah satu tahun Mahyeldi-Audy menjabat sebagai Gubernur dan Wakil gubernur Sumbar.
Pantauan di lokasi, massa mendatangi lokasi aksi sekitar pukul 15.00 WIB dengan membawa berbagai macam spanduk serta dengan menggunakan almamater dari berbagai macam perguruan tinggi yang ada di Sumbar, Selain itu, aksi ini juga dilengkapi satu unit mobil pickap yang digunakan sebagai mobil komando mengatur jalannya aksi.
Massa aksi juga membawa berbagai spanduk yang bertuliskan berbagai macam tulisan yang menyuarakan aspirasi mereka seperti “Sumbar Madani Merana dalam Janji”, “Kenaikan UMP Rasa Nasi Padang”, dan sebagainya. Sementara, Polisi melakukan penjagaan ketat di pintu gerbang Kantor Gubernur Sumbar.
Pada kesempatan itu, dari atas mobil komando, orator secara bergantian menyampaikan aspirasi mereka. Salah seorang orator mengatakan, mereka datang ke Kantor Gubernur Sumbar untuk mengevaluasi satu tahun kepemimpinan Mahyeldi.
“Kita hadir di depan Kantor Gubernur Sumbar sebagai bukti Sumbar tidak baik-baik saja. Kita menyampaikan evaluasi satu tahun kepemimpinan gubernur Sumbar,” ujarnya.
Menurutnya, satu tahun merupakan waktu yang cukup untuk menunjukkan kinerja. Mahasiswa minta pertanggungjawaban kepemimpinan Mahyeldi-Audy.
Orator lainnya menyorot berbagai permasalahan di Sumbar seperti subsidi pupuk, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar yang hanya mengalami kenaikan Rp28.000, guru honorer yang belum diupah layak, dan sebagainya.
“Di pertanian, hari ini petani dijanjikan mendapatkan subsidi pupuk, tetapi yan terjadi malah mendapatkan pupuk dari rentenir pupuk,” ujarnya.
Selain itu, perwakilan orator aksi juga menyuarakan kondisi di Mentawai yang dinilai pemerintah tidak pro terhadap mereka yang lahannya banyak diambil oleh pihak ataupun perusahaan hanya untuk memakmurkan perusahaan tanpa memikirkan kondisi masyarakat Mentawai yang lahannya semakin berkurang.
Sekitar pukul 16.30 WIB, perwakilan dari Gubernur Sumbar yaitu Kasatpol PP Sumbar serta Kepala Kesbangpol Sumbar menemui massa untuk menyampaikan permohonan maaf dari Gubernur Sumbar yang sedang melakukan kegiatan lain.
Koordinator pusat Aliansi BEM SB Imam Wahyudi Horizon mengatakan, aksi Aliansi BEM SB ini merupakan evaluasi dan pengawalan terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur Sumbar selama setahun.
“Kita tidak menutup kemungkinan bahwa setahun memang bukan waktu yang lama melainkan waktu yang cukup untuk memberikan pembuktian. Tapi pada hari ini masih banyak masyarakat Sumbar yang masih belum merasakan dan masih belum tahu bagaimana kinerja dari Gubernur kita untuk bisa merealisasikan segala janjinya dan hadir di tengah masyarakat untuk bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat,”ujar Imam.
Dikatakannya, dalam aksi kali ini ada tiga sektor utama yang menjadi tajuk dan evaluasi yang ingin disampaikan kepada pimpinan tertinggi di Sumbar selama satu tahun menjabat.
“Yang pertama mengenai pendidikan, jelas hari ini khususnya terhadap guru honorer yang ada di indonesia tidak adanya lagi PNS ini cukup memukul hati guru-guru honorer kita. Maka dari itu harusnya pemerintah sumbar memaksimalkan upaya kelulusan P3K guru-guru yang ada di Sumbar,”katanya.
Isu kedua yaitu mengenai pertanian dan agraria yang di Sumbar ini menjadi isu klasik. Dirinya ingin dengan adanya kepemimpinan Mahyeldi-Audy menjadi pembeda terhadap isu klasik yang selama ini tidak pernah terselesaikan. Mereka menginginkan adanya solusi konkrit yang diberikan terhadap permasalahan ini.
“Kita tahu bahwa Sumbar terkenal dengan pertaniannya, tapi pada hari ini masih banyak sekali petani-petani di Sumbar yang menjadi buruh tani, artinya sudah kehilangan tanahnya. Tentunya ada upaya-upaya korporasi yang berupaya mengambil tanah dari petani kita yang pada akhirnya petani kita menjadi buruh tani,”imbuhnya.
Isu ketiga yang menjadi evaluasi yaitu terkait infrastruktur yang ada di Sumbar. Mereka melihat memang adanya upaya untuk perbaikan tapi masih belum bisa mengcover infrastruktur-infrastruktur penting salah satunya jalan-jalan provinsi yang masih belum diberikan akses yang baik sehingga ini bisa menjadi penghambat terhadap aktivitas masyarakat baik itu pendidikan, perdagangan dan lain sebagainya.
“Target kita memang untuk bertemu dengan salah satu pimpinan kita ini, namun nyatanya tidak ada. Tidak tertutup kemungkinan akan adanya aksi yang lebih besar di hari lain,”tutupnya.
Sementara itu, Asisten II bidang perekonomian dan Pembangunan, Wardarusmen didampingi Kasatpol PP Sumbar Irwan menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirinnya Gubernur dan wakil Gubernur di tengah mereka, mengingat adanya kegiatan lain yang harus dihadiri.
“Jika ingin bertemu langsung, bisa membuat secara formal dan akan kota fasilitasi bertemu dan melakukan audiens dengan Gubernur maupun wakil Gubernur kita,”ujarnya. (rom)