JAKARTA, METRO—Juru bicara Partai Gerindra Andre Rosiade menegaskan Partai Gerindra dan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan Andre saat menjadi narasumber dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Kamis (18/6/2026).
Dalam diskusi tersebut, Andre memberikan penjelasan terkait berbagai isu yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan kebocoran anggaran MBG dan penggunaan APBN. Menurutnya, kritik dan masukan masyarakat merupakan bagian penting untuk memperbaiki pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
“Masukan dan kritik dari masyarakat adalah vitamin bagi pemerintah. Kami di Gerindra sangat terbuka terhadap evaluasi agar program MBG yang baik ini tidak menjadi bancakan, lebih tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran,” kata Andre yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Andre menegaskan pihaknya mendukung langkah aparat penegak hukum untuk menindak setiap pihak yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
“Kalau ada proses pengadaan yang bermasalah, tangkap dan hukum pelakunya. Kami mendukung sepenuhnya upaya bersih-bersih yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu.
Menurut Andre, Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan perbaikan tata kelola program MBG. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah melakukan moratorium penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru, menghentikan sementara operasional selama masa libur sekolah, serta melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh pelaksanaan program.
“Pemerintah melakukan evaluasi total. Saat ini tidak ada penambahan dapur baru, operasional dihentikan selama masa libur sekolah, dan dilakukan audit besar-besaran agar tata kelola MBG semakin transparan dan akuntabel,” ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI tersebut.
Andre juga mengungkapkan pemerintah akan melakukan penyesuaian penerima manfaat agar program lebih fokus pada kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, langkah itu dilakukan agar tujuan utama MBG untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka stunting dapat tercapai secara optimal.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG agar manfaat ekonomi program dapat langsung dirasakan masyarakat. Andre menyebut setiap SPPG nantinya diwajibkan melibatkan sedikitnya 15 vendor atau UMKM sehingga tidak terjadi monopoli pemasok.
Dalam kesempatan tersebut, Andre juga membantah anggapan bahwa seluruh hasil efisiensi anggaran pemerintah hanya digunakan untuk membiayai program MBG. Ia menegaskan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran besar untuk sektor lain seperti pertanian, irigasi, perbaikan sekolah, pembangunan rumah sakit, puskesmas, infrastruktur jalan dan jembatan, hingga program listrik desa.
“Jangan dibangun narasi seolah-olah pemerintah hanya mengurus MBG. Pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, irigasi, hingga listrik desa tetap berjalan. Semua dilakukan secara bersamaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Andre menilai program MBG mendapat dukungan luas dari masyarakat. Berdasarkan berbagai kunjungannya ke sekolah-sekolah di Sumatera Barat, ia mengaku banyak siswa dan orang tua berharap program tersebut tetap dilanjutkan karena manfaatnya dirasakan secara langsung.
“Tujuan MBG sangat mulia, yaitu meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, tugas kita bersama adalah memastikan program ini berjalan baik, transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” tutup Andre. (*)
