SIJUNJUNG, METRO— Bupati Sijunjung Dr.Benny Dwifa melakukan rotasi dan mutasi pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Sijunjung. Mulai dari jabatan sekretaris dinas, Kabid, Kasi, Sekcam hingga kasubag di sejumlah OPD mengalami perubahan. Setidaknya, sebanyak 22 ASN dilantik dan diambil sumpahnya pada mutasi dan rotasi yang digelar pada Kamis (24/9) kemarin, bertempat di Kantor Bupati Sijunjung. Pelantikan pejabat eselon III dan IV itu juga dihadiri anggota DPRD Sijunjung, Sekretaris Daerah Jaheri, staf ahli, ssisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran perangkat daerah. Para ASN yang dilantik mengisi sejumlah jabatan administrator, pengawas, hingga kepala UPTD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
Dr.Benny Dwifa mengatakan rotasi dan mutasi merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan, terutama untuk mengisi posisi yang kosong serta menyesuaikan kebutuhan organisasi. “Dengan kembali terisinya posisi-posisi yang kosong dan pergeseran posisi yang ada, ini bisa memperkuat organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. Tujuannya bagaimana bisa menyejahterakan masyarakat secara maksimal dan optimal,” tutur Bupati Sijunjung.
Dikatakan, pengisian jabatan saat ini harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk penerapan sistem merit. Menurutnya, proses tersebut membuat pengisian jabatan tidak selalu dapat dilakukan secara cepat. Mutasi pejabat, lanjutnya, merupakan hal yang biasa dalam organisasi pemerintahan. Karena itu, ia meminta para ASN yang mendapat amanah jabatan baru untuk tidak memandang jabatan sebagai hak, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. “Jabatan adalah amanah, setiap amanah akan dimintai pertanggungjawabannya, maka dari itu bekerjalah dengan tanggung jawab, dedikasi dan loyalitas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat agar tidak menjadikan jabatan sebagai sesuatu yang diperoleh karena jalur atau dukungan tertentu. Pihaknya juga menyampaikan teriait keterbatasan kondisi keuangan daerah yang saat ini. Sehingga menuntut setiap ASN mampu memaksimalkan sumber daya yang ada untuk melahirkan inovasi dan memaksimalkan pelayanan publik. “Kalau bagian yang dibutuhkan masyarakat tidak ada, tidak bisa, atau kurang, yang dianggap salah tetap pemerintah daerah. Meski demikian, pelayanan harus tetap maksimal,” katanya. (ndo)
