AGAM, METRO— Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendorong penyelesaian kebutuhan fasilitas keselamatan bagi nelayan di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pasir Tiku, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat turun langsung berdialog dengan para nelayan di TPI Pasir Tiku, Senin (21/9). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, terutama kebutuhan dermaga pengaman untuk melindungi bagan ketika kondisi gelombang tinggi.
Menurut Mahyeldi, kebutuhan dermaga pengaman perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan keselamatan nelayan sekaligus keberlangsungan usaha mereka. Untuk itu, ia mendorong Dimas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar untuk segera mencarikan solusi terhadap kebutuhan tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait.
Dalam dialog itu, salah seorang nelayan, Boy (48 th) menyampaikan bahwa ketiadaan pelabuhan pengaman selama ini membuat bagan nelayan rentan mengalami kerusakan atau kandas ketika kondisi laut memburuk.
“Setiap tahun kami pasti dapat musibah. Tahun kini saja baru hitungan delapan bulan, sudah empat buah bagan kami yang kandas. Kami tidak punya pelabuhan penyelamatan,” ujar Boy.
Para nelayan mengusulkan pembangunan dermaga pengaman secara permanen dengan konstruksi beton. Usulan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan kondisi bagan yang sebagian besar masih menggunakan bahan kayu dan konstruksi tradisional, sehingga membutuhkan lokasi perlindungan ketika terjadi gelombang tinggi.
Selain dermaga pengaman, Mahyeldi juga menerima aspirasi terkait kebutuhan pabrik es sebagai fasilitas pendukung aktivitas nelayan. Keberadaan pabrik es dinilai penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan setelah nelayan kembali dari laut.
Dalam dialog tersebut disampaikan bahwa anggaran pembangunan pabrik es sebelumnya telah dialokasikan, namun proses tender belum menghasilkan pemenang. Mahyeldi meminta agar berbagai kebutuhan fasilitas nelayan tersebut terus dikawal dan dicarikan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Mahyeldi menegaskan, pembangunan fasilitas bagi masyarakat nelayan harus didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan. Selain dermaga pengaman dan pabrik es, fasilitas seperti gudang penyimpanan dan sarana pendukung lainnya juga perlu diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi nelayan.
“Yang terpenting bagaimana kebutuhan nelayan ini kita carikan solusinya. Fasilitas yang dibangun harus benar-benar memberikan manfaat, mendukung aktivitas nelayan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Mahyeldi.
Untuk mewujudkan kebutuhan tersebut, Mahyeldi mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, koperasi nelayan, dan pihak swasta. Menurutnya, pembangunan fasilitas perlu dilakukan secara bertahap dengan memastikan setiap sarana yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Mahyeldi didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar Seifdinon serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar Helmi Heriyanto. Kehadiran perangkat daerah terkait diharapkan dapat mempercepat pembahasan dan tindak lanjut terhadap berbagai kebutuhan yang disampaikan nelayan. (fan)
