PADANG, METRO–Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmennya mendukung rencana pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin–Bukittinggi. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra saat menghadiri rapat pembahasan persiapan pembangunan ruas tol yang digelar Direktorat Jalan Bebas Hambatan (JBH) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Aula Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Selasa (14/7).
Rapat dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat Dedi Tri Hariadi dan dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumatera Barat Medi Iswandi, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PU, Direktur Utama PT Hutama Karya, Kepala Kanwil BPN Sumatera Barat, para kepala daerah yang wilayahnya dilintasi trase jalan tol, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Kajati Sumatera Barat Dedi Tri Hariadi berharap seluruh pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin–Bukittinggi karena dinilai akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumatera Barat.
“Saya berharap seluruh bupati dan wali kota yang wilayahnya dilalui trase jalan tol memberikan dukungan penuh. Pembangunan ini akan mendorong kemajuan perekonomian masyarakat Sumatera Barat dan merupakan wujud kecintaan kita terhadap daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Kajati mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, termasuk menghindari alih fungsi kawasan hutan.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Asisten Administrasi Umum Medi Iswandi menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap proyek strategis nasional tersebut.
Menurutnya, pembangunan jalan tol harus tetap memperhatikan nilai-nilai adat, sosial, dan budaya yang telah hidup di tengah masyarakat.
“Kami, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, mendukung penuh pembangunan jalan tol ini. Namun, pembangunan jangan sampai mengesampingkan kearifan lokal yang sudah ada, baik adat, sosial maupun budaya,” katanya.
Ia menambahkan, pemetaan trase secara detail perlu dilakukan sebelum tahapan berikutnya agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga serta berbagai persoalan yang berpotensi muncul dapat diselesaikan sejak dini.Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade berharap rapat tersebut mampu menghasilkan solusi atas berbagai persoalan yang masih berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, keberadaan Jalan Tol Padang–Pekanbaru akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama ketika nantinya telah terhubung hingga Provinsi Riau.
Andre juga menekankan pentingnya proses pembebasan lahan yang adil dan transparan. Ia mengingatkan agar tidak ada masyarakat yang dirugikan serta mengantisipasi potensi persoalan terhadap tanah ulayat setelah proses ganti untung dilaksanakan.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumatera Barat menekankan pentingnya validasi dan penegasan status aset sejak tahap awal perencanaan. Pendataan aset yang akurat dinilai menjadi langkah penting untuk menghindari munculnya persoalan hukum di kemudian hari. Dalam rapat tersebut, Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tetap konsisten mendukung pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin–Bukittinggi.
Ia menyampaikan, trase jalan tol yang melintasi wilayah Kabupaten Tanah Datar mencapai lebih kurang 18 kilometer. Sosialisasi kepada masyarakat juga telah dilakukan dan hingga saat ini tidak ditemukan persoalan yang berarti.
“Untuk Kabupaten Tanah Datar sejauh ini tidak ada permasalahan. Namun para niniak mamak berpesan agar trase jalan tol tidak mengenai pandam pakuburan, rumah gadang maupun surau masyarakat. Karena itu kami berharap segera menerima detail trase terbaru sehingga dapat segera dilakukan peninjauan lapangan. Pada prinsipnya, sejak awal kami mendukung penuh pembangunan jalan tol ini,” tegas Eka Putra. (ant)
