PARIAMAN, METRO–Dengan tema mewujudkan akses pelayanan kesehatan ramah HAM tanpa diskriminasi, Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan, bahwa dalam memberikan pelayanan, tidak boleh adanya perbedaan perlakuan.
“Tidak ada bedanya pasien BPJS maupun pasien mandiri, tidak boleh ada petugas yang membeda-bedakan kualitas layanan berdasarkan status sosial atau ekonomi, membedakan pasien dari suku atau agama apa pun, yang namanya pasien semua harus dilayani dengan baik dan berhak mendapatkan layanan yang berkualitas, ramah, serta manusiawi,” ujar Mulyadi.
Hal tersebut disampaikan oleh Mulyadi saat memberikan kata sambutan dalam acara penguatan kapasitas HAM bagi ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pariaman yang digelar oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat Dewi Nofyenti.
Menurut Mulyadi, Tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam pelayanan publik. Tugasnya tidak hanya menyembuhkan penyakit secara medis, tetapi juga menyembuhkan dengan pendekatan kemanusiaan. “Kesehatan adalah hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi, oleh karena itu pelayanan kesehatan yang kita berikan, harus berlandaskan pada prinsip Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM,” jelasnya.
Mulyadi menambahkan, jadikan Dinas Kesehatan Kota Pariaman baik Rumah Sakit dan seluruh Puskesmas di bawahnya sebagai institusi yang humanis dan peduli HAM dengan pelayanan yang adil, tidak hanya menyehatkan fisik masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan mereka kepada pemerintah
“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius. Mari kita perkuat komitmen, tingkatkan kualitas, dan wujudkan pelayanan kesehatan yang setara untuk seluruh masyarakat Kota Pariaman, sehingga kita dapat mewujudkan Akses Pelayanan Kesehatan Ramah HAM tanpa Diskriminasi di Kota Pariaman,” tegas Mulyadi.
Sementara itu Dewi Nofyenti katakan bahwa Penguatan Kapasitas HAM ini diberikan untuk semua ASN khususnya bagi Tenaga Medis dan Kesehatan yang berada di daerah Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat termasuk juga masyarakat, komunitas dan pelaku usaha, yang bertujuan memasyarakatkan nilai-nilai HAM agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sejalan dengan prinsip penghormatan hak asasi orang lain.
Dewi juga menerangkan bahwa HAM memiliki posisi strategis dalam visi dan misi Presiden, termasuk dalam program ketahanan pangan, pemberian makanan bergizi gratis, dan penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai bagian dari Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia.
“Dengan menerapkan nilai-nilai HAM dalam melayani masyarakat dibidang kesehatan yang mementingkan martabat, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta saling menghargai sesama tanpa diskriminasi dan setara bagi semua,” tutupnya. (efa)
