TAHUN 2025 ini, Kota Payakumbuh akan memasuki babak baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Di sebuah sudut Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Payakumbuh, disiapkan konter khusus berwarna putih yang telah selesai di poles.
Di balik sekat sebuah ornamen, sejumlah teknisi memasang perangkat komputer, jaringan internet, dan layar monitor besar yang akan menayangkan statistik laporan masyarakat Payakumbuh secara real time.
Konter itu bukan sekadar tambahan fasilitas semata. Karena dalam beberapa minggu ke depan, ia akan menjadi wadah bagi sebuah program baru yang digadang-gadang menjadi wajah keterbukaan pemerintah daerah.
“Lapor Dok Wako” adalah kanal aduan bersifat terpadu yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, masukan, hingga laporan darurat terkait sektor pemerintahan, pembangunan, layanan sosial, Kesehatan, dan lain sebagainya.
Pelayanan ini bisa diakses dengan dua cara, langsung datang ke MPP, atau melalui kanal digital yang dikelola oleh Diskominfo Kota Payakumbuh. Semuanya bermuara pada satu titik, mempercepat respons pemerintah terhadap persoalan-persoalan publik yang selama ini kerap tidak transparan penyelesaiaanya di meja birokrasi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh, Maizon Satria, menyebut “Lapor Dok Wako” diibaratkan sebagai jembatan silaturahmi antara masyarakat dan Pemko Payakumbuh.
“Layanan ini bertujuan agar pemerintah semakin dekat dengan masyarakat. Kita ingin menciptakan pelayanan prima, di mana setiap keluhan, sekecil apa pun, bisa diterima, dicatat, dan ditindaklanjuti,” kata Maizon saat ditemui di MPP Payakumbuh, Selasa (24/11).
Ia kemudian membuka sebuah map berisi rancangan alur kerja layanan tersebut. Di dalamnya tercantum langkah-langkah penanganan aduan, mulai dari pencatatan keluhan oleh petugas MPP, verifikasi, pelimpahan ke dinas terkait, hingga progress penyelesaian yang dapat dipantau oleh masyarakat.
“Tidak ada lagi laporan berbuntut panjang atau tersendat. Karena sistemnya langsung menghubungkan keluhan dengan instansi yang paling bertanggung jawab,” ujarnya.
Persoalan yang bisa diadukan lewat Lapor Dok. Wako sangat luas. Mulai dari jalan rusak, pencemaran lingkungan, konflik sosial, layanan kesehatan yang kurang maksimal, hingga persoalan pembangunan yang dianggap tidak tepat sasaran.
Dengan mempergunakan system pelayanan ini, masyarakat tak perlu bingung mencari pintu mana yang harus diketuk. Semuanya sudah terpusat dalam satu mekanisme, “Lapor Dok. Wako”.
“Warga tinggal mengunjungi MPP atau mengirim laporan lewat kanal digital. Nanti system dan/atau petugas kami yang bekerja meneruskan ke perangkat daerah terkait,” katanya.
Lapor Dok Wako bukan hadir begitu saja. Ia merupakan bagian dari program kerja Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman, yang ingin menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan dekat dengan warganya.
Selama ini, banyak penyampaian keluhan masyarakat yang berputar-putar tanpa kejelasan. Sebagian tersendat karena birokrasi berlapis, sebagian lagi hilang karena tidak terkoneksi dengan sistem laporan formal. Kanal aduan terpadu ini diharapkan mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
“Ini adalah komitmen kepala daerah untuk memperbaiki budaya kerja pemerintahan. Kalau dikerjakan dengan serius, inovasi ini bisa menjadi lompatan kecil yang berdampak besar,” kata Agus Tri Susatya Kabid PTSP yang terlibat langsung dalam pembuatan sarana dan prasarana pendukung tersebut.
Pemerintah Kota Payakumbuh berencana meluncurkan Lapor Dok Wako pada 17 Desember 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-55 Kota Payakumbuh. Pemilihan itu bukan kebetulan; pemerintah ingin memperkenalkan program ini bersamaan dengan refleksi perjalanan Payakumbuh dan komitmen arah perbaikan ke depan.
“Ini hadiah ulang tahun ke-55. Kita ingin memberi sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” kata Maizon.
Usai peluncuran, MPP Payakumbuh akan menjadi pusat aktivitas baru. Tak hanya sekadar tempat mengurus perizinan dan administrasi, MPP akan menjadi ruang interaksi dua arah antara warga dan pemerintah, sebuah titik awal di mana suara publik benar-benar didengar.
Di banyak daerah, masyarakat sering memilih diam karena merasa laporan mereka tidak akan direspons. Budaya ini ingin diubah oleh Pemko Payakumbuh.
Melalui Lapor Dok Wako, pemerintah berusaha membuka pintu selebar-lebarnya, sembari membangun rasa percaya bahwa suara masyarakat memiliki nilai. Jika program ini berjalan sesuai harapan, Payakumbuh bisa menjadi salah satu model transformasi pelayanan publik di tingkat kota di Sumatera Barat.
Sebab pada akhirnya, pelayanan publik bukan hanya soal mempercepat urusan administratif, tetapi juga mengukuhkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan yang hanya bisa tumbuh dari keterbukaan dan kemampuan mendengar. Dan di sebuah ruangan yang sedang dipersiapkan di MPP itu, perubahan kecil itu sebentar lagi dimulai. (***)
