AIA PACAH, METRO —Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang, terus memperkuat langkah dalam upaya menekan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan masyarakat di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balaikota Padang, Senin (8/9).
Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir sekaligus Ketua TKPK. Selain itu juga ada juga Baznas, Balai Pelatihan Vokasi, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat ini menjadi momen untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Menurut Maigus Nasir, langkah ini bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah dengan menyelaraskan berbagai kebijakan dan program antar-sektor.
“Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota diminta untuk menyusun serta melaksanakan program penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Maigus.
Ia menjelaskan, fokus utama adalah mengurangi beban pengeluaran warga, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui akses pekerjaan dan pelatihan, serta menekan kantong-kantong kemiskinan di wilayah tertinggal.
Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Kota Padang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin berada di angka 4,06 persen, atau menurun 0,11 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem, Kota Padang bahkan diklaim telah mencapai 0 persen. Meskipun demikian, masih ada sekitar 40.000 jiwa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terdata.
Program-program yang disusun pemerintah menargetkan graduasi atau pelepasan masyarakat dari status kemiskinan.
Kriteria graduasi meliputi peningkatan pendapatan, jaminan pendidikan dan kesehatan, perumahan layak huni, kepemilikan aset produktif, serta kemandirian dari bantuan sosial.
“Kondisi sebelum graduasi adalah pendapatan tidak tetap di bawah UMK, anak putus sekolah, atau rumah tidak layak huni,” jelas Maigus.
“Setelah graduasi, mereka diharapkan memiliki pendapatan tetap di atas UMK, anak-anak bersekolah, serta memiliki aset produktif seperti warung atau sawah,” sambungnya.
Pemko Padang telah menjalankan berbagai strategi untuk mencapai target tersebut. Untuk mengurangi beban pengeluaran, misalnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perikanan dan Pangan mengalokasikan anggaran sekitar Rp19,6 miliar untuk program seperti pemberian seragam dan LKS gratis, bantuan beras, serta makanan bergizi untuk pelajar dan ibu hamil.
Sementara itu, untuk meningkatkan pendapatan, telah dianggarkan Rp1,5 miliar untuk peningkatan keterampilan kepemudaan.
Maigus Nasir menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. Ia meminta Baznas untuk segera melakukan verifikasi dan mengalihkan program yang sudah diambil alih oleh APBD, seperti beasiswa, ke program produktif lain seperti pemberian modal kerja.
“Presiden sudah sangat fleksibel dalam hal ini karena ada perubahan kebijakan. Kami minta Baznas segera mengubah rencana kerjanya agar bisa diprogramkan untuk penanggulangan kemiskinan dalam bentuk lapangan kerja atau modal kerja,” kata Maigus.
Tak hanya itu, menanggapi arahan dari Menteri Dalam Negeri, pemerintah juga akan memperbanyak kegiatan pasar murah.
Rencananya, pasar murah ini akan dilengkapi dengan sistem voucher khusus untuk MBR, agar bantuan lebih tepat sasaran. “Kami punya usul, voucher ini dikhususkan untuk masyarakat miskin, apakah dia yang terdata di DTSN atau MBR,” ungkap Maigus.
Ia menambahkan, sistem ini diharapkan dapat dikelola melalui masjid-masjid agar lebih terkontrol.
Pentingnya Perencanaan dan Sinkronisasi Data
Semenara itu, Wali Kota Fadly Amran menyoroti pentingnya perencanaan dan data yang akurat. Ia berharap program yang dijalankan OPD tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi melalui koordinasi TKPK.
“Kalau kita lihat dari instruksi Presiden sudah jelas, sasaran dan strategi. Sebenarnya kita tinggal mengikuti apa yang sudah menjadi arahan,” kata Fadly.
Ia juga menyoroti tantangan dalam mencapai target graduasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat, yakni sebanyak 4.079 jiwa pada 2025.
“Ini yang perlu kita dalami. Siapa yang bertanggung jawab? Program itu menyasar siapa? Apakah yang 4.000 ini atau tidak?” katanya.
Fadly Amran menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinkronisasi data dan perencanaan yang matang.
“Tanpa itu, kalau misalnya Dinas Sosial menjalankan programnya sendiri, Dinas Perdagangan sendiri, akhirnya tidak sinkron. Itulah mengapa TKPK sangat penting,” tegasnya. (ren)
