AIEPACAH, METRO–Puluhan sopir bus Trans Padang (TP) dari empat koridor di Kota Padang mogok kerja, Senin (26/2) pagi. Mogok kerja itu disebabkan beberapa tuntutan yang ingin disampaikan pada Wali Kota Padang.
Informasi dihimpun POSMETRO, puluhan sopir bus Trans Padang dari koridor III (Pusat Kota- Pusat Pemerintahan), IV (Terminal Anakaia-Telukbayur), V (Pusat Kota-Indarung) dan VI (Pusat Kota-Kampus Unand), memarkirkan armadanya di depan Balai Kota Padang, Aiepacah. Sementara para sopir tersebut berkumpul di area Balaikota untuk bisa bertemu dengan Wali Kota Padang Hendri Septa.
Sementara penyebab puluhan sopir dari empat koridor Trans Padang melakukan mogok kerja, karena adanya rencana pengurangan dana Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) oleh Pemko Padang.
Salah seorang operator Trans Padang koridor VI, Diko mengatakan bahwa beban operasional yang harus ditanggung operator cukup berat. Sehingga pengurangan ritase akibat pengurangan BOK itu cukup merugikan operator.
Operator lainnya, Faisal Anwar dari koridor IV, mengaku pengurangan ritase Sabtu-Minggu menyebabkan kerugian Rp10 juta per minggu. Sementara Hendro Damuci menyampaikan siap mendukung program Pemerintah Kota Padang, tapi semuanya harus disepakati bersama.
Terima Perwakilan Operator
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Ekos Albar yang menemui operator tersebut bersama Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Ances Kurniawan, mengatakan bahwa aksi mogok yang dilakukan oleh operator TP tersebut hanyalah kekurangan informasi saja.
“Demo yang dilakukan itu hanya kekurangan informasi saja, makanya saya tidak lebih dari 10 menit untuk menyelesaikan masalah itu. Dalam dua-tiga hari ini kita akan melakukan rapat teknis yang akan membahas dan menyepakati hal tersebut,” kata Wawako.
Ekos Albar yang menerima perwakilan dari operator Trans Padang yang melakukan demo, juga menegaskan bahwa Pemko Padang memiliki komitmen yang kuat terhadap pelayanan publik di sektor transportasi, namun juga tidak memperbolehkan operator Trans Padang merugi.
“Pertama saya tegaskan dulu, pelayanan publik tidak boleh berhenti. Jadi saya minta kepada operator Trans Padang mulai siang ini kembali aktif beroperasi. Dan saya juga minta Direktur PSM agar segera agendakan rapat teknis bersama seluruh perwakilan operator Trans Padang dalam minggu ini juga. Kita siapkan rumusan teknisnya supaya operator Trans Padang tidak rugi,” tegas Ekos Albar.
Dia menjelaskan, pengurangan ritase tersebut bukan kemauan dari PSM maupun Pemko. Pengurangan ini merupakan hasil temuan BPK, jika sudah menjadi kali kedua temuan BPK, maka Pemko Padang yang akan disalahkan.
Sementara itu, Kepala Dishub Ances Kurniawan, mengatakan yang menjadi dasar Pemerintah mengurangi BOK ini adalah rekomendasi dari BPK untuk efisiensi anggaran Dinas Perhubungan kepada PSM, dan juga sudah disepakati bersama PSM.
“Pengurangan BOK itu sudah disepakati bersama PSM. Namun ada miskomunikasi antara PSM dengan operator. Sehingga kesepakatan pengurangan BOK itu tidak tersampaikan informasinya kepada operator,” terang Ances Kurniawan.
Usai diterima di ruangan rapat Balaikota Padang, para perwakilan operator TP tersebut akhirnya kembali beroperasi seperti biasa di koridor masing-masing. Pertemuan berakhir dengan kelegaan setelah perwakilan operator Trans Padang yang melakukan demo bisa menerima dan menyambut baik solusi yang ditawarkan oleh Wakil Wali Kota Padang. (brm/fer)
