MENTAWAI, METRO–Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai gelar Rapat Konsultasi Publik RKPD tahun 2025 yang berlangsung di Aula Bappeda Km 4 Tuapeijat Mentawai. Dalam kegiatan itu Pj Bupati Mentawai Fernando Jongguran Simanjuntak langsung mengambil sebagai pimpinan rapat dan diskusi dengan peserta rapat yang terdiri dari pimpinan OPD dan unsur Forkopimda. Selasa (23/1) Tuapejat.
Kegiatan Konsultasi Publik RKPD tahun 2025 dihadiri oleh Dandim 0319/Mentawai Letkol Inf Restu Petrus Simbolon, Danlanal Persiapan Kep. Mentawai, Kapolres Mentawai, Kepala Dinas Perhubungan Mentawai, Ketua DPRD, Kajari, Kakansar Mentawai dan yang mewakili, Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa serta undangan lainnya
Dalam penyampaian Pj Bupati Mentawai Fernando Jongguran Simanjuntak dalam kesempatannya menyebutkan, bahwa dalam kegiatan ini yaitu untuk menyamakan persepsi bersama pihak OPD bagaimana memanfaatkan potensi yang ada seperti perkebunan pertanian seperti sektor produksinya.
Menurutnya yang harus kita siapkan adalah sektor unggulan yang sudah ada di masyarakat dan persiapan lahan yang diinteferensi pemerintah karena program kita menggenjot pertanian, perkebunan, peternakan dan penyediaan benih unggul serta dibarengi dengan teknologi agar mendukung sektor produksinya. “Hiwilisasi siapapun yang akan menjadi tiga kepala opd koperindag, ptsp, p2kp harus mampu menterjemahkan hiwilisasi apa saja,” kata Fernando Jongguran Simanjuntak.
Pertama katanya, hiwilisasi kita siapkan pemasaranya harus kita jembatani dengan kegiatan digitalisasi, promosi, menyiapkan pelaku pelakunya, melakukan sosialisasi, melakukan dengan stekholder agar mendapat kan harga terbaik.
Sementara Pengolahan disesuaikan dengan bahan nya seperti kopra cocoknya dibuat minyak dari pada dijual sebagai bahan baku saja, ini yang ditunggu agar fokus. “Jika memang minyak kopra yang harus dibuat, maka kita buat pabriknya,” tegasnya. Untuk lokasi pembangunan pabriknya jelas Fernando Jongguran Simanjuntak yang paling pas adalah kawasan Siberut Tengah. Penjualanya dipastikan serta pastikan juga pengolahanya dan cari investor yang ingin membangun Setelah penjualan. “Setelah pengolahan transportasinya harus seiring supaya bisa sampai ke pos pos nya dan bisa mempunyai daya saing yang tinggi,” uangkap bupati.
Salah sorang kepala desa mengatakan, saya pernah komunikasi dengan kabid pertanian propinsi kalau untuk skala perkebunan minimal lahan 100 hektare mereka siap untuk memfasilitasi ke kementerian tetapi minimal lahan 100 hektare mulai dari pembukaan laha sampai penanaman .
“Potensi di Siberut Barat itu dari Simatalu sampai Simlegi tengah banyak nya hamparan kelapa sudah turun temurun sampai saat ini bagaimana kehidupan masyarakat di Siberut Barat itu meningkat dari hasil potensi sampai hari ini tidak terjawab sama sekali,” akunya. (rul)
