BUKITTINGGI, METRO–Bertempat di Aula istana Bung Hatta Bukittinggi, untuk pertama kalinya puluhan Pejabat Fungsional Pranata Humas (JFPH) di lingkup Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) dan kabupaten dan kota se berkumpul bersama dalam rangka mengikuti bimbingan teknis yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Sumbar, Selasa (1/8/).
Bimtek yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Diskominfotik Sumbar, Oni Fajar Syahdi, itu menghadirkan narasumber berkompeten, diantaranya Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama dan pejabat terkait dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumbar.
Dalam sambutannya Oni menyampaikan pentingnya peran goverment public relation (GPR) di era kemajuan teknologi informasi saat ini. Dimana penyebaran informasi dengan beragam isu berlangsung dengan sangat cepat dan masif.
Namun disayangkan, derasnya informasi tersebut, tidak seluruhnya yang mendidik, mencerahkan atau memberdayakan masyarakat.
“Peningkatan peran agent government public relation melalui peningkatan peran jabatan fungsional pranata humas untuk menjawab tantangan perkembangan realitas dan teknologi jelas menjadi hal yang penting,” ujar Oni.
Lebih lanjut Oni menjelaskan kehadiran Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pergub Nomor 15 Tahun 2020 tentang cara pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemprov Sumbar, menjadi bukti besarnya kepedulian pemerintah dalam menjalankan fungsi dan perannya mewujudkan pelayanan informasi dan komunikasi yang bertanggungjawab.
Sementara itu, narasumber Hasyim Gautama memaparkan tentang berbagai aturan dan mekanisme terbaru tentang kenaikan jabatan dan jenjang karir pranata humas melalui simphoni.co.id yang akan sangat banyak membantu para pejabat pranata humas.
Pada sesi siang, bimtek diisi dengan pemaparan secara lebih teknis mengenai angka kredit, SKP hingga tahapan kenaikan jabatan dan lainnya. Sesi ini dilanjutkan diskusi yang banyak menuai pertanyaan yang masih mengganjal di kepala para pejabat pranata humas yang berasal dari mekanisme penyetaraan eselon IV.(fan)
