PARIWARA

Jadikan HUT ke-77 Provinsi Sumbar Momentum Tekan Angka Inflasi

×

Jadikan HUT ke-77 Provinsi Sumbar Momentum Tekan Angka Inflasi

Sebarkan artikel ini
BAHAS INFLASI— Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah diundang oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara, Jakarta untuk membahas inflasi, Senin (12/9).

HUT ke-77 Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu (1/10) menjadi momentum bagi Pemprov Sumbar menekan angka inflasi di daerah ini.

Seperti diketahui, saat Gubernur Sumbar, Mah­yeldi Ansharullah ikut Ra­pat Koordinasi Nasio­nal (Rakornas) Pengen­dalian Inflasi 2022, Kamis (18/8) lalu, Presiden RI, Joko Wi­dodo (Jokowi) me­nyam­paikan Sumbar ma­suk lima provinsi dengan tingkat inflasi melebihi tingkat inflasi Indonesia saat ini, pada angka 4, 94 persen.

Sumbar bahkan masuk dalam kategori kedua pro­vinsi yang mengalami inflasi tertinggi secara nasional. Yaitu mencapai 8,01 persen, setelah Pro­vinsi Jambi yang menca­pai 8,55 persen.

Menyikapi kondisi ini Gubernur Sumbar, Mah­yeldi Ansharullah lang­sung mencanagkan Gera­kan Nasional Pengen­da­lian Inflasi Pangan (GNPIP) Sumbar, di Auditorium Gubernuran, Senin (19/9).

Mahyeldi mengata­kan, melalui GNPIP Sumbar, bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah melaksanakan beberapa langkah strategis untuk mengatasi inflasi ini.

HUT ke-77 Provinsi Sum­bar dijadikan sebagai momentum melaksanakan langkah strategis tersebut. Di antaranya, melakukan penanaman cabai dengan menggerakkan Kelompok Wanita Tani (KWT), men­dorong masyarakat mema­kai pupuk organik dan mela­kukan Bazar Pasar Murah.

Terkait pupuk organik, Pempro Sumbar mem­buat kebijakan membe­rikan insentif berupa pem­berian rumah kompos dan mesin pengolah kompos kepada kelompok tani. Mahyeldi berharap lang­kah strategis ini mem­pengaruhi keseimbangan inflasi, tidak hanya pada tahun ini saja. Namun berefek pada tahun 2023 mendatang.

Mahyeldi juga me­min­ta masyarakat mening­katkan produksi di bebera­pa ko­moditi seperti beras, daging ayam, telur, dan komoditi lainnya yang mempe­nga­ruhi inflasi di Sumbar.

Terkait Bazar Pasar Murah, merupakan ba­gian dari program Gera­kan Nasional Pengen­da­lian Inflasi Pangan (GNPIP). Pemprov Sumbar melak­sanakan Bazar Pasar Mu­rah di halaman Kantor Gubernur Sumbar, pada 14 September 2022 lalu.

Baca Juga  Peringatan Hari Jadi ke-354 Kota Padang di Gedung Baru DPRD Kota Padang, Hendri Septa: Realisasi Progul 97,03 Persen

Bazar Pasar Murah ini digelar serentak di selu­ruh kabupaten kota. Bazar Pa­sar Murah mengikut­serta­kan Toko Tani Indonesia Centre (TTIC), Bu­log, distributor di bawah naungan Dinas Perin­dus­trian dan Perdagangan (Perindag) Sumbar. Serta klaster bi­ naan Bank Indonesia (BI).

Di lokasi Bazar Pasar Murah juga disediakan mobil kas keliling BI untuk memberikan layanan uang layak edar kepada masyarakat.

Sebelumnya, Bazar Pa­sar Murah juga dilaksa­nakan BI pada 31 Agustus 2022 lalu, yang mengha­dirkan beberapa distributor komoditas pangan yang mengalami kenaikan akibat inflasi.

Dalam menekan infla­si, Pemprov Sumbar juga­menjaga kelancaran dis­tri­busi barang-barang di Sumbar dengan melaku­kan perbaikan infras­truk­tur di tiga ruas jalan Pa­dang-Solok.

Mahyeldi juga mendo­rong bupati dan wali kota di Sumbar mengambil lang­kah pengendalian in­flasi. Hal ini menin­dak­lanjuti Su­rat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Peng­gunaan Be­lanja Daerah Tidak Terduga Dalam Rang­ka Pengen­dalian Inflasi di Daerah per 19 Agustus 2022.

Beberapa langkah yang dilaksanakan di an­taranya, mendistribusikan dana Kre­­dit Usaha Rakyat (KUR). Mahyeldi meminta Oto­ritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk member­daya­kan dana desa di masya­rakat agar terkelola se­cara baik.

Selain itu, Mahyeldi memerintahkan dana KUR di perbankan bisa diman­faatkan untuk menahan kenaikan harga barang dan jasa. Program KUR dikeluarkan guna mem­per­cepat produksi komo­ditas terutama pangan. Agar mencegah dampak inflasi, serta menjaga daya beli masyarakat.

Upaya lainnya,dana Badan Amil Zakat (BAZ) dialokasikan ke masya­rakat yang tidak mampu, serta membantu para peta­ni menyediakan bibit dan pupuk yang sedang langka.

Juga dilaksanakan opti­malisasi anggaran. Kepala daerah harus mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak dan sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat. Hal ini dilakukan dapat meng­gunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Baca Juga  ISI Padangpanjang Kian Berkembang, Terapkan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar

Untuk menekan laju inflasi, Pemprov Sumbar juga melaksanakan sejum­lah event besar pada HUT ke-77 Provinsi Sumbar. Sa­lah satu event terbesar yak­ni, pameran produk UMKM terbesar  di Sum­bar bertajuk “UMKM Sum­bar Malagak” pada 29 September hingga 2 Oktober 2022.

Juga ada event Kuliner Rakyat, Sabtu, (1/10),  di Pe­lataran Parkir DPRD Sum­bar, Pekan Kebuda­yaan Daerah, yang dilak­sa­nakan 1 hingga 5 Okto­ber 2022.

Hadirnya event-event besar ini berdampak meng­geliatnya aktivitas ekonomi UMKM dan masyarakat, sehingga dengan perpu­taran uang yang cukup besar di Sumbar, ikut me­ne­kan laju inflasi.

Selain menyeleng­ga­rakan berbagai event pe­ringatan HUT ke-77 Pro­vinsi Sumbar, juga di­siapkan event yang men­datangkan orang dari luar datang berkunjung ke Sumbar melaluiprogram Visit Beautiful West Su­matera (VBWS) 2023.

Juga ada event lain­nya, Pekan Olahraga Ma­hasiswa Nasional (POM­NAS), dan MTQ Korpri Nasional ke-VI yang juga dalam waktu dekat dilak­sanakan.

Upaya menekan ang­ka inflasi di Sumbar juga didukung BI Provinsi Sum­bar melalui tujuh program unggulan BI, antara lain, optimalisasi keterjang­kauan harga, perluasan kerjasama antar daerah (KAD), optimalisasi fasili­tas distribusi pangan.

Selain itu, memper­kuat ketahanan komoditas hol­tikultura, peningkatan pe­manfaatan alat mesin pertanian (alsintan) dan sarana produksi pertanian (saprodi), penguatan infra­truktur TIK dan koordinasi yang efektif.

Untuk menindaklanjuti pengendalian inflasi dae­rah di kabupaten/kota, yang dilakukan oleh BI antara lain, komunikasi publik, operasi pasar mu­rah, pemberian bantuan bibit, gerakan produksi dan penggunaan pupuk organik. Juga ada pe­nyalu­ran alsintan, saprodi, dan dukungan digital farming, serta pengembangan sen­ tra produksi atau food estate. (AD.ADPSB)