JAKARTA, METRO–Pertamina menjamin hingga saat ini belum ada pembatasan pembelian BBM subsidi. Hal itu ditekankan Dirut Pertamina Nicke Widyawati pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI Rabu (6/7).
Nicke menjelaskan, Pertamina berupaya menjaga agar subsidi energi tidak membengkak. Hal itu tecermin dari implementasi MyPertamina yang kini tengah berjalan.
Dia menyebut ada misinformasi yang terjadi di masyarakat terkait pembatasan BBM. Penyebabnya, kurang edukasi di lapangan. Nicke menegaskan, yang terjadi saat ini baru memasuki masa pendaftaran.
“Kami belum melakukan pembatasan apapun. Saat ini adalah masa pendaftaran kendaraan-kendaraan untuk mendapatkan QR code,” tuturnya.
Publik bisa mendaftarkan kendaraannya melalui tiga cara. Yakni, website subsiditepat.mypertamina.id, aplikasi MyPertamina, serta bisa datang langsung ke SPBU.
“Petugas SPBU akan membantu mendaftarkan dan kalau sudah dapat QR code, akan melekat di kendaraan itu,” ucapnya.
Dengan catatan, kendaraan-kendaraan yang didaftarkan itu masuk kriteria Perpres 191 Tahun 2014. Namun, saat ini beleid tersebut masih difinalisasi dan direncanakan rampung bulan ini. Nanti tercantum siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi BBM dan yang tidak.
“Ketika sudah mendapat kriterianya, kita akan masukkan ke sistem. Lalu, sistem secara otomatis akan mengatur. Misalnya, jika yang diperbolehkan kendaraan roda empat hanya sampai 1.500 cc, kendaraan di atasnya otomatis saat mengisi pertalite, nozzle-nya tidak akan keluar. Jadi, tidak ada judgement by person,” urainya.
Lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menjelaskan, kehadiran MyPertamina semata-mata bertujuan mewujudkan misi pemberian subsidi tepat sasaran. Hal itu merujuk pada data Kemenkeu yang mencatat bahwa 60 persen masyarakat yang menggunakan BBM subsidi adalah termasuk golongan kaya.
Sejalan dengan itu, Nicke menyebut upaya digitalisasi tersebut dapat membantu ketersediaan stok BBM di sisi hilir bisa terjaga. Data per 5 Juli 2022 mencatat, stok pertalite secara nasional berada di kisaran 81.738 kl per hari atau cukup untuk 18 hari. Sementara itu, stok solar berkisar 78.661 kl per hari atau cukup untuk 20 hari.
“Dengan digitalisasi SPBU itu sangat dimungkinkan jadi efektif. Daripada kita menimbun semua stok produk, akhirnya itu adalah idle money yang bisa membebani Pertamina secara korporasi,” katanya.(jpc)
