JAKARTA,METRO–Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta perhatian pemerintah terkait ekspor crude palm oil (CPO). Mulyanto juga meminta pemerintah memÂberlakukan pembaÂtasan kuota untuk mengamankan bahan baku industri minyak goreng dan biofuel dalam negeri. “Jangan sampai semua produksi CPO diekspor untuk meÂngejar cuan para pengusaha,” ucap kata Mulyanto saat dikonfirmasi JPÂNN.Âcom.
“Pembatasan perlu dilakukan agar tidak merusak persediaan CPO untuk keperluan industri dalam negeri,” imbuhnya.
Politukus PKS itu meÂnyebut bila perlu pemerintah memberlakukan kebijakan domestic market obligation (DMO) atau prioritas penjualan ke dalam negeri. “Kalau perlu seperti yang dikenakan pada komoditas batu bara dan gas alam,” katanya.
Mulyanto menyebut pemerintah harus bergerak cepat, karena industri minyak goreng dan biofuel mulai menjerit. “Kalau tiÂdak segera ditangani bisa berdampak fatal. Harga minyak goreng akan melesat tinggi. Juga terkait ketersedian biofuel. Ujung-ujungnya masyarakat lagi yang jadi korban,” kata Mulyanto.
Diketahui sejak Oktober lalu harga CPO terus naik hingga mencapai harga USD 1.400/MT. Hal ini mendorong pengusaha saÂwit gencar melakukan ekspor CPO ke beberapa negara. Namun, dampakÂnya persediaan CPO untuk industri dalam negeri meÂngalami kelangkaan.
Mulyanto menambahkan saat ini Indonesia tercatat sebagai negara deÂngan lahan sawit terluas. Karena itu sangat ironis bila negara penghasil CPO terbesar ini mengalami keÂkurangan pasokan. Harga minyak goreng terus meÂrangkak naik sejak awal 2021 dan semakin melambung pada akhir Oktober 2021. Pada Jumat (5/11) harga minyak goreng cuÂrah mencapai Rp 20 ribu per kilogram dan minyak kemasan di atas Rp 30 ribu per kilogram. (jpnn)
