PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) masih menunggu respons dari Wali Kota Padang terkait dengan pengisian kursi Wakil Wali Kota Padang yang masih kosong sejak 7 April 2021.
Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) DPTD PKS Padang, Arnedi Yarmen menyebut, sejak Mei 2021 PKS sudah menyurati DPD PAN Kota Padang yang dipimpin oleh Hendri Septa, namun sampai sekarang belum ada respons.
Sebelumnya PKS juga sudah membangun komunikasi dan silaturahmi dengan DPW PAN Sumbar membahas soal kursi Wawako. Sekarang tinggal respons dari DPD PAN Kota Padang, dan PKS berharap bisa bersama-sama saling menguatkan untuk mempercepat proses pemilihan Wawako.
Berdasarkan aturan yang ada untuk memilih Wawako Padang diusulkan dua nama dari partai pengusung. Karena partai pengusung adalah PKS dan PAN, maka dua nama tersebut adalah kesepakatan kedua partai, bukan berarti satu PKS, satu PAN, bisa saja keduanya dari PKS atau dua-duanya dari PAN, karena yang penting sepakat.
Arnedi menilai jangan dipahami harus satu nama diusung PKS dan satu lagi diusung PAN. Jika Wali Kota Padang membuka komunikasi, maka proses ini akan bisa lebih cepat. “Di tingkat DPP, kedua partai kami sudah bertemu, tinggal di Padang yang belum,” katanya.
Terkait dengan adanya keinginan PAN untuk juga mengusung calon wakil wali kota, menurutnya, itu merupakan kewenangan ketua DPD PAN, namun yang dikhawatirkan bukan itu melainkan tidak menginginkan adanya wakil. “Ini bisa jadi masalah, padahal amanat UU kepala daerah itu harus ada wakil, ibarat kata beban yang dibagi dua lebih ringan dikerjakan berdua ketimbang sendiri,” katanya.
Mengenai dua nama yang diusung kedua partai tentu harus melalui musyawarah, namun ia menilai alangkah eloknya Wawako dari PKS, karena Wako sudah dari PAN. “Dengan demikian alangkah elok kedua nama yang diusulkan adalah keduanya dari PKS, karena secara etika politiknya demikian,” katanya.
Akan tetapi, ia tetap menghargai PAN dalam mengambil keputusan dan tetap menunggu respons. Bagaimana wakil rakyat menanggapi masalah tersebut. (**)
