Menu

YPKMI tak Akan Kosongkan Kampus STIH

  Dibaca : 159 kali
YPKMI tak Akan Kosongkan Kampus STIH
KAMPUS— Suasana kampus STIH dan STISIP Padang di Jalan AR Hakim. (sri agustini/posmetro)

AR HAKIM, METRO – Desakan rektor UNP agar pihak STIH Padang segera mengosongkan lokasi kampus di Jalan AR Hakim Padang, ditanggapi oleh pengurus Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia (YPKMI) Padang. Ketua YPKMI yang menaungi STIH dan STISIP Padang, Nurharpani mengatakan, pihaknya tidak akan mengosongkan lokasi kampus sebelum ada kepastian hukumnya.

“Kita tidak akan mengosongkan lokasi kampus STIH dan STISIP Padang ini sampai ada keputusan hukum yang jelas. Kita sudah lama menempati kampus ini selama puluhan tahun,” sebut Nurharpani, Rabu (15/5).

Ia menjelaskan, STIH Padang telah menempati bangunan peninggalan Cina tersebut sejak 1984 silam. Dulunya bangunan milik negara itu tidak digunakan sama sekali. Kemudian bangunan itu dimanfaatkan untuk sarana pendidikan bagi STIH dan STISIP Padang dari penyalahgunaan sebagai tempat tinggal dan pergudangan.

Setelah menempatinya ungkap Nurharpani, manajemen STIH kemudian melakukan perbaikan hingga sekarang. Penempatan itu berdasarkan izin dari Dinas Perumahan Kotamadya Padang pada tahun 1984. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan Nasional No.082/D2/2002 serta SK Menteri Pendidikan Nasional RI No 85/D/O/2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang.

“Kita telah menempati sejak 1984. Bahkan STISIP lahir 1987 dengan izin dari Departemen Pendidikan dan Kebudayan dengan lokasi kampus di Jalan AR Hakim No 6 Padang. Kemudian bangunan telah kita rawat dan kita perbaiki. Tapi secara tiba-tiba kita diminta mengosongkan. Tidak bisa begitu,” sanggah Nurharpani didampingi Ketua STIH Padang, Gokma Toni Parlindungan S, dan Ketua STISIP Padang, Murlis.

Hal senada juga disampaikan pembina YPKMI Padang, Davip Maldian. Ia mengatakan, pihak UNP tidak bisa secara tiba-tiba mengambil alih bangunan kampus STIH Padang. Karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina. Dalam pasal 7 ayat berbunyi (1) bahwa penyelesaian aset bekas milik asing/Cina diutamakan untuk tempat penyelenggaraaan tugas –tugas pemerintahan. Kemudian pasal 2 nya, berbunyi selain untuk tempat penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aset bekas milik asing/Cina dapat diperoleh pihak ketiga dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Kemudian sesuai dengan ayat (3) menyebutkan, pihak ketiga sebagaimana dimaksud ada ayat (2) merupakan pihak yang secara terus menerus menempati/menghuni aset bekas asing/Cina paling singkat selama 5 tahun dan bukan merupakan reinkarnasi/penerus/onderbounw dari organisasi /perkumpulan/yayasan terlarang/ekslusif rasial yang dahulu menguasai dan /atau memiliki aset dimaksud. Ayat (4), dalam hal pihak ketiga merupakan badan hukum, status badan hukum tersebut harus merupakan badan hukum Indonesia yang tidak memiliki kaitan kepemilikan dengan badan hukum asing.

Proses pengajuan permohonan ini menurut Davip sudah dilakukan pihak STIH ke DJKN pada tahun 2014 lalu sesuai dengan arahan pihak DJKN sendiri. “Pihak DJKN datang ke kampus dan meminta kita membuat surat permohonan pelepasan hak dari negara dengan membayar kompensasi tertentu. Kita telah surati sesuai arahan mereka,” terang Davip.

Dengan dasar hukum itu, maka STIH Padang dalam hal ini YPKMI menurut Davip lebih berhak menempati gedung tersebut untuk kepentingan pendidikan. “Sebenarnya kitalah yang paling berhak menempatinya, bukan UNP,” tegasnya.

Ia berharap pihak UNP bisa memahani dan tidak semena-mena. Seperti yang diketahui, saat ini pihak UNP mendesak pihak STIH untuk mengosongkan lokasi kampus karena di sana akan dibangun labor entrepreneur UNP. Rektor UNP, Prof. Ganefri sebelumnya mengatakan, UNP membebaskan bangunan itu karena akan dibangun sarana pendidikan UNP.

Saat ini, sebut Ganefri, pemerintah pusat telah menganggarkan dana pembangunannya senilai Rp100 miliar untuk pembangunan labor entrepreneur.

“Kami akan bebaskan bangunan dan tanah itu. Lokasi itu adalah milik UNP dan akan kami bangun juga dalam tahun ini,” tegas Ganefri. (tin)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional