Menu

Wujudkan Nagari Tangguh Bidang Hukum di wilayah Sumbar, Kapolda: Perlu Sinergitas Seluruh Komponen Masyarakat

  Dibaca : 70 kali
Wujudkan Nagari Tangguh Bidang Hukum di wilayah Sumbar, Kapolda: Perlu Sinergitas Seluruh Komponen Masyarakat
BUKA FGD-Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto membuka FGD upaya wujudkan Nagari Tangguh Bidang Hukum.

PADANG, METRO–Guna mewujudkan Na­gari yang tangguh dalam bidang Hukum di wilayah Sumbar, Polda Sumbar meng­gelar kegiatan dalam bentuk Forum Grup Diskusi (FGD). Kegiatan ini ddilak­sanakan di aula Hotel Ibis Padang, Selasa (6/7) dan dibuka Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto.

Turut hadir Rektor Universitas Eka Sakti (Unes), DR Otong Rosadi, Dosen Ilmu Hukum pada bebe­rapa Universitas di Pa­dang, Lembaga Kerapatan Adat Nagari (LKAM) Sum­bar, Kabag Hukum Pem­prov Sumbar, dan Pejabat Utama Polda Sumbar.

Dalam sambutannya, selaku Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni mengu­cap­kan terima kasih kepada undangan yang telah ber­kenan hadir dalam rangka mengikuti FGD tentang upaya mewujudkan Nagari Tangguh Bidang Hukum.

“Kehadiran bapak ibuk tentu saja telah me­nge­nyampingkan begitu ba­nyak kegiatan lainnya, hal ini merupakan bentuk ke­pedulian bapak ibu dan kita semua terhadap nagari yang notabene merupakan kampung kita, tanah air kita, dan masyarakat kita demi sebuah harapan men­jadi masyarakat yang patuh hukum,” katanya.

Dikatakan Kapolda, me­ningkatnya gangguan keamanan baik secara ku­an­titas maupun kualitas serta timbulnya bentuk-bentuk kejahatan baru, merupakan bukti nyata bahwa ancaman kejahatan terhadap kehidupan ma­syarakat, tidak lagi dapat dianggap sebagai suatu hal yang ringan namun menjadi perhatian serius bagi kita semua.

Selanjutnya sebut Irjen Pol Toni, perkembangan dunia termasuk Indonesia pada saat ini dalam meng­hadapi virus corona (Co­vid-19), menimbulkan dam­pak yang sangat besar bagi kehidupan masya­rakat dan salah satu mua­ranya adalah mening­kat­nya gangguan keamanan dan ketertiban. Kondisi di atas juga terjadi di Sumatra Barat.

“Tentu hal ini menjadi tugas besar kita semua untuk berupaya menga­tasinya karena tidak dapat dibebankan kepada satu atau beberapa instansi saja. Upaya ini harus me­libatkan semua sumber daya yang ada, dan berpe­ran secara aktif sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya serta mem­bangun sinergisitas yang baik, sehingga upaya ter­sebut bisa berjalan dengan efektif, berhasil dan ber­daya guna,” ujarnya.

Jenderal bintang dua tersebut mengatakan, se­bagai daerah dengan ke­kuatan Adat dan Agama yang kuat, maka Nagari merupakan wilayah yang sangat strategis, jika dilihat dari aspek  keamanan dan ketertiban.

“Kekuatan tersebut me­ru­pakan modal awal dalam menumbuhkan da­ya cegah dan daya tangkal terhadap berbagai bentuk gangguan keamanan. Per­lunya langkah konkrit yang mendayagunakan seluruh komponen masyarakat un­tuk mewujudkan masya­rakat yang patuh hukum,” ujarnya .

Dalam kerangka yang lebih luas, upaya ini me­rupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden Re­publik Indonesia tentang Kampung Tangguh, yang telah dijabarkan oleh Gu­bernur Sumbar melalui kebijakan Nagari Tageh. Salah satu dari konsep ketagehan tersebut adalah ketagehan di bidang hu­kum.

“Oleh karena itu, dipe­rlukan upaya untuk mem­formulasikannya ke dalam bentuk yang kongkrit, se­hingga konsep kampung tangguh atau Nagari Tageh dapat dijalankan, dieva­luasi dan berdaya guna,” jelasnya.

Lanjutnya, Polda Sum­bar merasa konsep ini sa­ngat penting, sehingga diperlukan langkah dan upaya untuk membuat for­mulasi tentang konsep nagari tageh bidang hukum tersebut. “Oleh karena itu pelaksanaan kegiatan FGD ini sebagai sarana untuk berdiksusi dan memberi­kan sumbangan pemikiran dalam rangka mewujudkan nagari tageh bidang hukum di Sumatra Barat,” ujarnya.

Kapolda berharap, me­lalui FGD ini dapat meru­muskan konsep yang jelas tentang apa tujuan dari Nagari Tageh bidang hu­kum, bagaimana upaya yang akan dilaksanakan, apa saja sumber daya yang diperlukan dan apa yang menjadi kriteria bahwa nagari tersebut dianggap telah Tageh (tangguh) di bidang hukum atau perlu ditingkatkan.

“Semoga pertemuan ini dapat melahirkan rumusan yang tepat dan aplikatif serta dapat dijadikan pe­doman bagi semua kita dalam mewujudkan ma­sya­rakat yang patuh hu­kum melalui program Na­gari Tageh bidang hukum,” pungkasnya. (rgr)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional