Close

Wujudkan Kota Layak Anak, Pemko Solok Ciptakan RBRA 

RAMAH ANAK—Taman Syehk Kukut diharapkan menjadi taman ramah anak.

SOLOK, METRO–Dalam rangka mewujudkan Kota Solok sebagai Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Solok perlu menciptakan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Dan taman Syehk Kukut menjadi salah satu taman ramah bagi anak di Kota Solok. Memberikan pemahaman tentang Kota Layak Anak (KLA) dan Ruang Bermain Ramah Anak sekaligus mendorong semua sektor untuk berperan secara langsung dalam pemeliharaan dan pengembangan Ruang Bermain Ramah Anak di Kota Solok sangat diperlukan.

Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Data dan Informasi, Jufni mengatakan Pemko Solok telah meraih penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Pelopor Ruang Bermain Ramah Anak Taman Syech Kukut Kota Solok dengan peringkat RBRA pada Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2019 lalu.

“Pada 2019, 2020 dan 2021 kembali diadakan Surveilans Audit RBRA oleh Tim Audit Kementrian PPPA baik secara langsung maupun secara online/daring. Untuk mendukung keberlanjutan RBRA Taman Syech Kukut tersebut,” katanya.

Jufni menjelaskan hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk penyempurnaan RBRA Taman Syech Kukut adalah harus ada CCTV dan petugas keamanan, memastikan agar tidak terjadi gangguan pelecehan, baik secara verbal maupun fisik dengan cara pengawasan dan  tindakan, baik preventif  maupun evaluatif, melalui  penjagaan keamanan oleh Satpol PP dan pantauan CCTV.

Berikutnya penambahan Alat/Perabot Permainan, Papan informasi vegetasi yang berisi nama bahasa Indonesia, nama bahasa latin, dan manfaatnya dipasang di sekitar ruang bermain anak, tanpa di aku tapi bisa dililitkan dengan tali baja/kawat atau dipasang papan kecil di setiap vegetasi/pohon, serta pengadaan wastafel/ tempat cuci tangan yang permanen.

Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan ha-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh, baik fisik, spritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan pengembangan bahasa. RBRA dapat dibangun dan dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan,” ungkapnya menjelaskan.

Adapun dasar hukum dari RBRA ini adalah UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa RBRA merupakan salah satu urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam sub urusan Pemenuhan Hak Anak. Tugas Instansi Pusat adalah menyusun Standarisasi RBRA. Sementara tugas Provinsi, Kab/Kota adalah menyelenggarakan RBRA sesuai standar dgn melibatkan OPD terkait. (megi/vko)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top