Menu

Wismar Panjaitan (Anggota DPRD Padang), Padang Belum Miliki Ikon Menarik bagi Investor

  Dibaca : 130 kali
Wismar Panjaitan (Anggota DPRD Padang), Padang Belum Miliki Ikon Menarik bagi Investor
Wismar Panjaitan (Anggota DPRD Padang)

SAWAHAN, METRO–Anggota DPRD Kota Pa­dang, Wismar Panjaitan me­minta Pemko Padang me­li­batkan tenaga ahli dalam hal pengembangan dan pem­bangunan Kota Padang.

“Kota Padang harus mem­punyai ikon ciri khas sendiri dalam mempro­mo­sikan Kota Padang. Say­a menyarankan, Pemko Pa­dang harus melibatkan te­naga ahli yang bisa mende­sain Kota Padang. Alhasil, para pakar di bidang ke ilmuan akan mengkaji se­cara ilmiah, apa yang bisa menciptakan icon baru per­kembangan Kota Pa­dang,” jelas Wismar, Senin (9/8).

Ia menekankan, jika tidak bisa melibatkan tena­ga ahli, Kota Padang dalam perkembangannya hanya seperti itu saja, tanpa ada perubahan yang pesat.

“Kita harus ber­orien­tasi kepada perkembangan li­ma tahun yang akan da­tang. Jika tidak bisa meli­bat­kan tenaga ahli dalam hal pem­bangunan, kita li­hat sen­diri, pembangunan be­gitu lambat, karena Kota Pa­dang tidak mempunyai ikon yang menarik bagi investor,” ucap kader PDI P ini.

Dilansir dari berbagai sumber, sejarah mencatat hari jadi kota ditetapkan pada 7 Agustus 1669, dika­renakan pada hari tersebut penyerangan loji Belanda di Muara Padang oleh mas­yarakat Pauh dan Koto Ta­ngah. Semasa penjajahan Belanda, kota ini menjadi pusat perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rem­pah. Memasuki abad ke-20, ekspor batu bara dan semen mulai dilaku­kan me­lalui Pelabuhan Te­luk Bayur.

Sejarah Kota Padang sendiri tidak lepas dari pe­ranan­nya sebagai kawa­san rantau Minangkabau, yang berawal dari perkam­pu­ngan nelayan di muara Ba­tang Arau lalu berkem­bang men­jadi bandar pela­buhan yang ramai setelah masuknya Belanda di ba­wah bendera Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Beberapa bangsa Ero­pa silih berganti mengam­bil alih kekuasaan di Kota Padang. Pada tahun 1781, akibat rentetan Perang Inggris-Belanda Keempat, Inggris berhasil mengua­sai kota ini. Namun, setelah ditandatanganinya Perjan­jian Paris pada tahun 1784 kota ini dikembalikan kepa­da VOC. Pada tahun 1793 kota ini sempat dijarah dan dikuasai oleh seorang ba­jak laut Prancis yang ber­markas di Mauritius ber­nama François Thomas Le Même, yang keber­hasilan­nya diapresiasi oleh peme­rintah Prancis waktu itu dengan memberikannya penghargaan.

Di tahun 1795, Kota Pa­dang kembali diambil alih oleh Inggris. Namun, sete­lah peperangan era Napoleon, pada tahun 1819 Belan­da mengklaim kem­bali ka­wasan ini yang ke­mu­dian di­ku­kuhkan melalui Traktat Lon­don, yang ditan­da­ta­ngani pada 17 Maret 1824.

Berita kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 baru sampai ke Kota Padang sekitar akhir bulan Agustus. Namun, pada 10 Oktober 1945 tentara Seku­tu telah masuk ke Kota Pa­dang melalui Pelabuhan Teluk Bayur, dan kemudian kota ini diduduki selama 15 bulan.

Pada tanggal 9 Maret 1950, Kota Padang dikem­balikan ke tangan Republik Indonesia setelah sebe­lum­nya menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) melalui surat keputusan Presiden RIS nomor 111. Kemudian, ber­dasarkan Undang-undang Nomor 225 tahun 1948, Gu­ber­nur Sumatra Tengah wak­tu itu melalui surat ke­putusan nomor 65/GP-50, pada 15 Agustus 1950 me­netapkan Kota Padang se­bagai daerah otonom.

Gubernur Sumatera Ba­r­at melalui Surat Kepu­tusan Nomor 1/g/PD/1958, secara de facto mene­tap­kan Padang menjadi ibu kota provinsi Sumatra Ba­rat, dan secara de jure pada tahun 1975, yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.

Selain itu, pemerintah pusat kemudian menge­luar­kan Peraturan Peme­rintah Nomor 17 tahun 1980, yang menetapkan perubahan batas-batas wilayah Kota Padang seba­gai pemerintah daerah. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional