Close

Wartawan Senior Pitan Daslani Luncurkan Buku Restorasi Keadilan, Tinjau Perkara Gula SNI, Suap dan Gratifikasi

PELUNCURAN BUKU-Pitan Daslani bersama pakar dan akademisi hukum dalam kegiatan peluncuran sekaligus bedah buku di aula pascasarjana Fakuktas Hukum Universitas Andalas, Rabu (8/12).

PADANG, METRO–Wartawan senior Pitan Daslani menerbitkan buku berjudul “Restorasi Keadilan Tinjauan Perkara SNI Suap dan Gratifikasi di Aula pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Rabu (8/12). Peluncuran itu dihadiri oleh sejumlah pakar hukum, akademisi, kejaksaan, pengadilan, mahasiswa dan berbagai unsur lainnya.

Dalam bukunya itu, Pitan yang menjabat staf ahli Ketua Dewan Per­wakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ini mengangkat studi kasus terhadap kasus gula SNI, suap dan gratifikasi Xaveriandy Sutanto yang menyeret nama Irman Gusman.

“Buku ini membahas tentang hukum yang berkeadilan. Sebelumnya juga ada buku menyibak kebenaran, eksaminasi terhadap putusan perkara Irman Gus­man, serta buku Drama Hukum, Jejak Langkah, dan Gagasan Irman Gusman,” kata Pitan usai peluncuran buku, Rabu (8/12).

Menurut Pitan, buku Restorasi Kea­dilan itu memuat kajian materi aka­demis lebih dalam. Restorative Justice atau Restorasi Keadilan kata Pitan, merupakan upaya penyelesaian per­kara di luar jalur hukum maupun pera­dilan.

“Upaya itu sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penun­tutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta dan Surat Edaran Kapolri nomor SE/2/II/2021 tanggal 19 Februari 2021,” ujar Pitan.

Dijelaskan Pitan, buku yang ia tulis mengangkat sisi lain kasus yang tidak terungkap ke publik. Dalam sebuah kasus hukum, aparat cenderung lebih banyak memberikan keterangan. Se­dangkan pihak terduga pelaku tidak memiliki kesempatan melakukan pem­belaan diri di hadapan publik.

“Selain penghakiman di pengadilan, para terdakwa juga menghadapi peng­hakiman publik yang cenderung men­dapat informasi hanya dari satu pihak,” ujar Pitan.

Padangan Pakar Hukum

Selain peluncuran, pada kesempa­tan itu, beberapa pakar hukum turut me­medah buku tersebut, yaitu Prof Eman Suparman (Unpad), Prof Suteki (Undip), Prof Elwi Danil (Unand), Prof Esmi Warasih Pudjirahayu, Dr Maqdir Ismail (Al Azhar Jakarta) dan Abdul Jamil (UII Jogya) yang menyampaikan secara daring.

“Yang banyak kita bicarakan adalah mengenai kasus penjualan gula non SNI oleh Xaveriandy Sutanto sesuai yang diputus oleh pengadilan. Dalam kasus gula non SNI itu harusnya didahulukan hukum administrasi sebelum penerapan hukum pidana. Tapi dalam putusan ini dicoba sedemikian rupa untuk me­ninggalkan perkara administrasi dan membuat ini adalah pidana murni,” kata Maqdir Ismail saat menyampaikan penilainnya.

Menurut Maqdir, awalnya Xaverian­dy Sutanto dihukum 4,5 tahun, kemudian di tingkat Mahkamah Agung dihukum menjadi 2,6 bulan denda Rp1 miliar. Ditegaskannya, satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah soal gula kristal putih tanpa SNI yang putusannya disita untuk dimusnahkan,” ujarnya.

Tanpa adanya penjelasan apakah barang atau gula kristal putih tersebut sudah membahayakan orang atau terbukti membahayakan orang, serta tidak bisa ditunjukkan barang ini berkai­tan dengan kejahatan atau digunakan untuk kejahatan. “Melihat ketentuan KUHAP untuk disita saja mustinya ini tidak memenuhi syarat, apalagi untuk dimusnahkan,” ujarnya.

Dikatakannya, dalam perkara terse­but memang sudah pernah dilakukan peninjauan kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa, namun telah ditolak hakim. “Karena itu butuh dukungan masyarakat supaya PK kedua diizinkan oleh MA untuk diperiksa, kami melihat putusan sebelumnya tidak sinkron dengan fakta-fakta dan hukum acara juga tidak tepat,” katanya.

Sementara Prof Elwi Danil, mengata­kan, jika berangkat dari ketentuan KUHAPidana maka PK hanya satu kali.ý Namun, ketentuan tersebut telah diuji ke MK, lalu MK memutuskan PK perkara pidana boleh lebih dari satu kali namun tidak boleh lebih dari dua kali.

“Untuk perdata hanya sekali. Ala­san­nya untuk pidana yang dicari adalah kebenaran materil, sementara untuk perdata adalah kebenaran formil. Na­mun, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran yang melarang menerima PK dua kali. Terjadi conflic of norm disitu. Kalau ditanya ke saya mana yang harus diikuti, maka putusan MK lebih tinggi gradasi hukumnya dari surat edaran MA,” pungkasnya. (rgr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top