Menu

Warga Miskin Bertambah di Kota Padang, Perda Lama tak Relevan lagi

  Dibaca : 77 kali
Warga Miskin Bertambah di Kota Padang, Perda Lama tak Relevan lagi
PEMBAHASAN— Dinas Sosial Kota Padang melakukan rapat pembahasan tentang permasalahan tingkat kemiskinan dan pengentasannya di Kota Padang.

BD.KANDUANG, METRO–Meningkatnya per­tum­buhan kemiskinan di Kota Padang membuat perda lama dirasa tidak mampu dalam mengentas kemis­ki­nan di ibukota Sumbar ini. Oleh karena itu, Pemko Padang meminta  ran­per­da menjadi penye­leng­garaan kesejahteraan so­sial yang sesuai dengan ama­nat undang-undang no­mor 11 tahun 2009 ten­tang kesejahteraan sosial, permasalahan kesejah­teraan sosial.

Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Afriadi men­je­laskan perubahan per­da dilakukan untuk menye­la­matkan warga Kota Padang dari kemiskinan. Perda yang lama dirasa begitu banyak kekurangan se­hing­ga tidak dapat meres­pen­tatif kebutuhan saat ini.

“Saat ini saja warga yang telah masuk dalam Data Terpadu Kese­jah­teraan Sosial (DTKS) ber­jumlah 42 ribu kepala ke­luarga yang telah didaf­tarkan. Saat ini kita sedang mengajukan sebanyak 19. 827 kepala keluarga lagi. Oleh karena itu, perlu per­baikan atas perda yang lama dalam mengentas kemiskinan di Kota Pa­dang,” ucapnya, Selasa (25/5)

Ia menjelaskan, saat ini data DTKS banyak yang palsu sehingga warga ter­sebut tidak mendapat ban­tuan.

“Kami telah mem­pu­nyai Sistem Pela­yanan dan Rujukan Ter­padu (SLRT) sehingga pen­carian data dapat dilacak melalui SLRT. Oleh karena itu, ketika ada warga yang ingin membuat surat kete­rangan di Dinas Sosial terpaksa harus kem­bali ke kelurahan untuk merivisi data tersebut. Entah bagai­mana mereka men­daf­tar­kan dirinya ke dalam DTKS, setelah dicek me­lalui SLRT namanya tidak terdaftar,” jelasnya.

Tumbang tindihnya da­lam penyaluran bantuan oleh barbagai institusi dan kelompok masyarakat ke­pada warga miskin  men­jadi sorotan dalam rapat pembahasan ran­perda ter­sebut.  bantuan menjadi so­rotan dalam pem­ba­ha­san ranperda ter­sebut.

“Dalam pemberian ban­­tuan seharusnya pem­beri bantuan berpatokan pada data DTKS sehingga bantuan yang diberikan tidak double dalam hal penyaluran,” jelasnya.

Ketua Pansus II Azwar Siry meminta Dinas Sosial bertindak sebagai koor­dinator dalam hal penya­luran bantuan dan pen­dataan warga di Kota Pa­dang.

“Harus ada pertemuan rutin dalam perbaikan DTKS ini, minimal tiga bu­lan sekali antar instasi. Agar dalam hal penyaluran tidak tumpang tindih, seha­rusnya Dinas Sosial ber­tindak sebagai koordinator dalam hal penyaluran ban­tuan ke warga miskin,” jelasnya.

Ia melihat dalam hal penyaluran bantuan masih ditemukan penyaluran ber­dasarkan hubungan ke­ke­rabatan. Alhasil warga yang benar-benar layak dalam hal menerima ban­tuan, tidak mendapatkan haknya.

“Hubungan keke­ra­ba­tan dalam penetapan sa­saran dalam hal mem­beri­kan bantuan masih dite­mukan dalam pengim­ple­men­tasianya. Oleh karena itu, dalam perda ini diha­rapkan Dinas Sosial men­jadi koordinator dalam pe­nya­luran bantuan,­”papar­nya. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional