Menu

Warga Diajak Patuhi Aturan Selama PPKM Darurat di Kota Padang, Tugas Bersama Turunkan Pandemi Covid-19

  Dibaca : 167 kali
Warga Diajak Patuhi Aturan Selama PPKM Darurat di Kota Padang, Tugas Bersama Turunkan Pandemi Covid-19
Alfiadi Kasat Pol PP Padang

TAN MALAKA, METRO–Penerapan dan pe­ne­gakan Pemberlakukan Pem­­batasan Kegiatan Ma­syarakat (PPKM) Darurat dilakukan secara massif siang dan malam oleh Pe­merintah Kota Padang ber­sama tim gabungan TNI dan Polri sesuai Perda dan Perwako tentang Adab­tasi Kebiasan Baru (AKB). War­ga Kota Padang diminta untuk mematuhi aturan yang ada dan bersama-sama melawan dan memu­tus rantai virus corona.

“Kita sebagai pasukan terdepan Pemko Padang selaku penegakan pera­turan daerah (perda) selalu mengutamanakan sikap yang humanis, dinamis namun tetap tegas, karena kita adalah pelayan ma­syarakat dan bekerja untuk masyarakat,” kata Kasat Pol PP Padang, Alfiadi, Jumat (16/7).

Menurut dia, keadaan ekonomi masyarakat se­makin sulit ditambah lagi dengan adanya PPKM da­rurat, tentu banyak respon negative dan sorotan dari masyarakat. Karena itu, Satpol PP selalu mengajak anggota agar tidak patah semangat untuk mengajak masyarakat agar me­ matuhi aturan yang sudah berlaku, guna menekan penyebaran Covid-19 di Kota Padang.

“Kalau kita biarkan ke­adaan seperti ini, maka kesehatan masyarakat akan menjadi ancaman, ekonomi juga akan terus terpuruk. Karena itu, perlu kerja sama kita semua untuk bangkit dan me­ma­tuhi aturan yang berlaku selama PPKM Darurat ber­langsung, Meski kami di­hardik, dicacimaki hingga ada juga anggota yang diludahi dilapangan, kami masih tetap humanis dan dinamis namun tegas,” ungkap Alfiadi.

Ia juga mengingatkan masyarakat Kota Padang yang sudah ditegur dan diingatkan secara per­sua­sif, agar benar-benar bisa mematuhi poin-poin yang tercantum dalam PPKM tersebut, Gunanya, untuk memutus dengan cepat penyebaran Covid-19 di Kota Padang dan masya­rakat dapat kembali bisa beraktivitas seperti biasa.

“Tidak bisa pemerintah saja yang bersorak-sorak untuk memutus penyeba­ran virus ini, kita butuh peran masyarakat agar lebih taat aturan yang sudah berlaku. Mari ber­sama-sama kita sukseskan PPKM ini, agar aktifitas kita bisa kembali seperti se­mula dan ekonomi kita kembali bangkit,” pung­kasnya.

Untuk diketahui Wali Kota Padang Hendri Septa menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Ma­syarakat (PPKM) Darurat pada Senin (12/7) lalu. PP­KM darurat sendiri mulai efektif, Selasa (13/7).

Dalam SE Nomor 400.628/BPBD-Pdg/VII/2021 tersebut otomatis men­cabut surat edaran wali kota sebelumnya soal PP­KM Mikro. Berdasarkan surat edaran tersebut, be­berapa aturan harus dipa­tuhi warga selama pelak­sanaan PPKM Darurat di Kota Padang.

Diantaranya, pelak­sa­naan kegiatan belajar me­ngajar baik perguruan ting­gi, akademi, sekolah, tem­pat pendidikan atau pela­tihan dilaksanakan secara online atau daring. Pelak­sanaan kegiatan pada sek­tor non-essensial diberla­kukan 100 persen Work From Home (WFH).

Kemudian, pelaksa­na­an kegiatan pada sektor essensial seperti, keua­ngan, perbankan hanya meliputi asuransi, bank, Pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan beroperasi dengan kapa­sitas maksimal 50 persen pelayanan kepada masya­rakat dan 25 persen untuk pelayanan perkantoran yang mendukung opera­sional.

Pasar modal yang bero­rientasi kepada pelayanan dalam menjalankan pasar modal dengan kapasitas maksimal 50 persen. Tek­nologi informasi dan ko­munikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos dan media terkait dengan penyebaran informasi kepada masya­rakat dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.

Selanjutnya, perho­te­lan non-penanganan ka­ran­tina dengan kapasitas maksimal 50 persen staf, dan industri yang ber­orien­tasi ekspor dengan kapa­sitas maksimal 50 persen staf hanya di fasilitas pro­duksi atau pabrik.

Kemudian, Pelak­sa­na­an kegiatan pada sektor esensial pemerintah yang melayani pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya dengan kapasitas maksimal 25 per­sen staf Work From Office (WFO).

Di sisi lain, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swa­layan yang menjual kebu­tuhan sehari-hari dibatasi sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

Pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tem­pat umum seperti warung makan, rumah makan, ka­fe, pedagang kaki lima (PKL) lapak jajanan, baik yang berada pada lokasi ter­sen­diri maupun yang berlokasi pada pusat per­belanjaan atau mall hanya melayani makanan melalui pesan an­tar atau take away.

Masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar aturan PPKM darurat di Kota Padang tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2021 tentang Adaptasi Kebia­saan Baru. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional