Wali Kota Padang tak Bisa Bekerja Sendiri, Budi S: Pandemi, Wako Butuh Wawako

SAWAHAN, METRO–Tingginya jumlah war­­ga Kota Padang yang terpapar Covid-19, se­hingga membuat Ko­ta Padang termasuk ko­ta yang melaksanakan Pemberlakukan Pem­batasan Kegiatan Mas­yarakat (PPKM) Darurat luar Jawa-Bali. Hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri oleh DPRD Kota Padang.

Anggota DPRD Kota Padang, Budi Syahrial men­jelaskan, untuk me­ne­kan laju pertambahan Covid-19 yang terus me­ningkat, Wali Kota Padang harus di dam­pingi oleh sosok seorang wakil wali kota, sehingga kerja keras se­­lama pandemi ini dapat ter­­bantukan oleh sosok wakil wali kota.

“Kebutuhan akan se­orang wakil wali kota di Kota Padang telah menjadi kebutuhan urgensi, tidak menjadi kebutuhan politik semata. Wakil wali kota telah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dalam menghadapi pandemi ini,” ucapnya, Selasa (20/7).

Ia menegaskan, di saat Covid-19 yang terus me­ningkat ini, Hendri Septa tidak bisa bekerja sendiri saja. Ia harus berbagi tu­gas dengan wakil wali kota yang sesuai dengan per­undang-undangan.

“Jika PAN belum juga me­­lakukan pengusulan so­sok wakil wali kota, maka kita mengajurkan DPRD membuat pansel untuk po­si­si wakil wali kota. Jika ang­gota PKS bersiap jadi wa­kil wali kota kenapa tidak, ka­rena wakil wali kota sa­ngat dibutuhkan saat ini. Per­masalahan yang diha­dapi oleh Kota Padang tidak bisa di­selesaikan saja oleh so­sok se­orang wali kota saja, ha­rus butuh pendam­pi­ngan da­ri wakil wali kota,” pa­par­nya.

Jika wakil wali kota su­dah ada, ia berharap ada­nya pembagian tugas de­ngan wali kota dalam me­nekan laju pertambahan Covid-19 yang terus me­ninggi. “Jika telah ada wa­kil, diharapkan adanya pem­­bagian tugas. Siapa yang mencari bantuan ke­luar, dan adanya pem­bagian tugas yang jelas, sehingga Kota Padang ce­pat berbenah,” ujarnya.

Untuk mengisi keko­songan wakil wali kota, telah diatur dalam Pera­turan Pemerintah (PP) No­mor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Ta­ta Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut PP tersebut, salah satu tugas dan we­wenang DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota adalah memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi keko­songan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.

Berdasarkan hasil pe­milihan, menurut PP ini, dalam rapat paripurna pim­pinan DPRD mengu­mum­kan pengangkatan ke­pala da­erah atau wakil kepala da­erah, atau peng­angkatan wa­kil kepala da­erah. (ade)