Menu

Wako Solok Terima Penghargaan Kota Peduli HAM, Wujud dalam Memenuhi Hak-hak Dasar Manusia

  Dibaca : 91 kali
Wako Solok Terima Penghargaan Kota Peduli HAM, Wujud dalam Memenuhi Hak-hak Dasar Manusia

SENYUM Wali Kota Solok, Zul Elfian begitu jelas terlihat sumringah saat menerima penghargaan sebagai daerah peduli Hak Azazi Manusia (HAM). Tekad dan komitmen yang kuat dan upaya dalam memenuhi hak-hak dasar warganya. Wali Kota Solok, Zul Elfian bersama Wakil Wali Kota Solok Reinier dinilai mampu mewujudkan Kota Solok sebagai Kota Peduli Hak Azazi Manusia.

Setidaknya upaya yang telah dilakukan itu ditandai dengan ganjaran Penghargaan Peduli HAM yang diterima langsung Zul Elfian dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI yang diserahkan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Senin (4/1).

Di mata Zul Elfian, ganjaran penghargaan ini merupakan upaya pemenuhan hak-hak dasar manusia di daerah memang menjadi perhatian serius di Kota Solok. Bahkan pemenuhan hak hal dasar masyarakat juga turut menjadi perhatian dari pemerintah pusat.

Hal ini tampak melalui program kabupaten dan kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Yang dimaksud dengan peduli itu merujuk kepada upaya pemerintah daerah kabupaten dan kota, untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Namun, sejauh ini baru 59 persen dari total kabupaten dan kota di Indonesia yang dinyatakan peduli terhadap HAM. “Alhamdulillah salah satu diantaranya Kota Solok menurut Kemenkumham,” ujar Zul Elfian terkait penghargaan Peduli HAM yang diraih Kota Solok.

Dari data yang dirilis Kemenkumham RI, tahun 2020 ini, dari jumlah keseluruhan 514 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, baru tercatat sebanyak 439 kabupaten dan kota atau sekitar 85,5 persen. Terutama, yang telah berpartisipasi menyampaikan data capaian untuk dilakukan penilaian KKP HAM oleh tim yang dibentuk Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Dari jumlah partisipan tersebut, hanya 259 kabupaten/kota atau sekitar 59 persen saja yang meraih penghargaan kategori KKP HAM.

Penyerahan penghargaan dimaksudkan untuk memotivasi dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat oleh pemerintah daerah. Terutama pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan dan anak, hak atas pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Penilai atas daerah yang dianggap peduli terhadap hak hak dasar masyarakatnya, merujuk kepada upaya pemerintah daerah kabupaten dan kota, untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Dan Kota Solok oleh Kemenkumham RI dinilai memiliki komitmen atas upayanya untuk memenuhi hak-hak dasar warga dan masyarakatnya. Penghargaan yang seyogyanya diserahkan bertepatan pada acara puncak peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se dunia yang ke 72 tahun tanggal 14 Desember 2020 lalu, namun dikarenakan masa pandemi Covid-19 belum berakhir untuk memenuhi protokol kesehatan sehingga penyerahan dilangsung per wilayah provinsi.

Usai menerima penghargaan, Zul Elfian menyampaikan, rasa syukurnya atas penghargaan yang diterima Kota Solok atas dasar dukungan dari semua pihak. Sesuai dengan tujuan, Zul Elfian menekankan penghargaan ini hendaknya menjadi motivasi sekaligus evaluasi terkait upaya yang telah dilakukan selama ini.

Kedepan Pemko Solok lanjutnya akan tetap berupaya meningkatkan komitmen dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM bagi masyarakat di Kota Solok.

“Semoga penghargaan ini akan lebih memacu prestasi yang lebih baik lagi, dalam rangka pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kota Solok,” ungkap Zul Elfian jelas memotivasi semua pihak. (*)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional