Close

Wako Solok Serahkan LKPD ke BPK Sumbar, Optimis LKPD 2021 dapat Opini WTP

PENYERAHAN LKPD— Wali Kota Solok Zul Elfian foto bersama dengan Kepala BPK Perwakilan Sumbar Yusna Dewi usai penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021, Rabu (2/3).

SOLOK, METRO–Wali Kota Solok Zul El­fian menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Da­erah (LKPD) Kota Solok Tahun 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (B­PK) perwakilan Sumbar. Laporan keuangan tersebut diterima Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Yusna Dewi.

Terkait penyerahan la­poran keuangan daerah itu, Wali Kota Solok, Zul El­fian mengatakan, sesuai dengan Peraturan Peme­rintah (PP) No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keua­ngan Daerah, di mana implementasinya dalam me­wujudkan pengelolaan ke­uangan daerah yang ber­kualitas, transparan, akun­tabel dan partisipatif sesuai standar akuntansi pemerintah. Dan setiap daerah wajib melaporkan LKPD maksimal dalam wak­tu 3 bulan anggaran berjalan. “Alhamdulillah LKPD Kota Solok Tahun 2021 sudah selesai dan di­serahkan ke BPK untuk dilakukan pemeriksaan,’ ujar Zul Elfian.

Zul Elfian mengharapkan hasil penilaian LKPD Kota Solok akan tetap men­dapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

 Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Yusna Dewi memberikan apresiasi kepada daerah yang telah menyelesaikan dan menyerahkan LKPD lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Ini lanjutnya membuktikan sistem yang berjalan cukup baik, sehingga da­pat menghasilkan laporan ke­uangan yang cepat bisa disampaikan kepada BPK. Sebelumnya, BPK sudah melakukan pemeriksaan interim, yang tidak terpisah dengan pemeriksaan terinci. Ke depan Kantor Akuntan Publik (KAP) atas nama BPK akan melakukan pemeriksaan di Kota Solok.

“Walaupun BPK dibantu oleh KAP yang notabene merupakan tenaga lepas, nantinya tidak semua audit akan diberikan kepada kantor akuntan publik. Untuk lembaga negara yang bersifat rahasia masih a­kan dikerjakan auditor B­PK,” jelas Yusna Dewi.

Kantor akuntan publik lanjutnya akan membantu beberapa audit yang bersifat umum dan jumlahnya kecil. Untuk tahap awal, beberapa pekerjaan audit yang dilakukan kantor a­kun­tan publik akan tetap disupervisi BPK sehingga tidak semuanya diberikan secara utuh kepada auditor independen.

Yusna Dewi menjelaskan, pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh KAP akan diterapkan ke beberapa entitas di pemerintah pusat dan daerah yang telah beberapa kali mencapai status pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu sudah diputuskan bahwa hanya beberapa entitas saja dan risiko auditnya tidak terlalu besar, yang akan diperiksa oleh KAP.

“Intinya, diperiksa oleh KAP merupakan hal yang bagus, karena syaratnya suatu daerah opininya su­dah WTP dan risiko tidak terlalu tinggi. Syaratnya, temuan yang ada akan berkurang dan jangan sam­pai ada temuan yang berulang dengan tahun lalu,” tambah Yusna Dewi. (vko)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top