Close

Wako Sa­wahlunto Serahkan LKPD ke BPK Sumbar, LKPD bisa Mengukur Keuangan dalam Pembangunan

SERAHKAN LKPD— Wali Kota Sawahlunto Deri Asta menyerahkan LKPD kepada Kepala BPK Perwakilan Sumbar Yusnadewi.

SAWAHLUNTO, METRO–Pemerintah Kota (Pemko) Sa­wahlunto menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  tahun anggaran 2021. LKPD tersebut diserahkan Walikota Deri Asta kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumbar Yusnadewi di Gedung BPK RI Sumbar Jalan Khatib Sulaiman Padang, Jum’at (4/3).

LKPD ini merupakan bahan audit bagi BPK untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan Pemko Sawahlunto, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemko da­lam menggunakan dana publik (APBN dan APBD).

Walikota Deri Asta menyebutkan, penyerahan LKPD selain kewajiban dan rutinitas pelaporan anggaran, juga merupakan wujud komitmen Pemko Sawahlunto untuk senantiasa berupaya menciptakan good governance and clean governance (kinerja pemerintahan yang baik dan bersih). Laporan Keuangan ini juga bisa mengukur bagaimana akurasi antara kemampuan keuangan dengan riil pembangunan yang dilakukan daerah.

Meneruskan prestasi selama ini dimana LKPD Sawahlunto selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Deri Asta mengharapkan LKPD tahun 2021 juga lancar dan bersih sehingga sukses pula meraih WTP.

“Alhamdulillah hari ini telah kita serahkan LKPD pada BPK. Tentu harapan kita pada hasil audit nanti kita kembali mendapatkan opini WTP, sehingga jika itu berhasil maka kita akan mendapatkan WTP tujuh kali berturut – turut,” ujar Deri Asta.

Kota Sawahlunto telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai enam kali berturut – turut yang kemudian mendapat apresiasi berupa penghargaan dari Kementerian Keuangan RI.

Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Sumbar Yusnadewi me­ngapresiasi Pemko Sawahlunto yang tergolong cepat dalam me­nyerahkan LKPD. Yusnadewi juga memuji komitmen pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yang dinilainya cukup akurat dalam menjalankan keuangan di Pemko.

“Sesuai UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan gubernur, bupati, walikota wajib me­nyerahkan laporan selambat – lambatnya tiga bulan sejak tahun anggaran berakhir,” kata Yusnadewi.

Pada penyerahan LKPD Sa­wahlunto itu, Walikota Deri Asta didampingi Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto, Ambun Kadri, Kepala Badan Pengelolaan Keua­ngan dan Asset Daerah (BPKAD) Afridarman dan Inspektur Sawah­lunto, Isnedi. (pin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top