Menu

Wako Pariaman Sampaikan Nota Penjelasan  Ranperda Pemberhentian Kades

  Dibaca : 94 kali
Wako Pariaman Sampaikan Nota Penjelasan  Ranperda Pemberhentian Kades
SERAHKAN DOKUMEN— Wali Kota Pariaman H Genius Umar didampingi Wakil Wali Kota Mardison Mahyuddin serahkan dokumen Raperda kepada ketua DPRD.

Wali Kota Pariaman H  Genius Umar kemarin menyam­paikan nota penjelasan me­ngenai rancangan peraturan daerah (Ranperda) pemilihan, pengangkatan dan pember­hen­tian kepala desa dalam sidang paripurna DPRD Kota Pariaman.  “Perubahan ini sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat dimana dalam mengurangi pe­nyebaran Covid-19 maka perlu dilakukan protokol kesehatan yang ketat termasuk juga dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan dilaksanakan nantinya, hal ini juga amat perlu dimuat dalam Perda ini,” ujar Genius Umar, kemarin..

Katanya, Pemerintah Kota Pariaman memiliki 55 Desa dan 16 kelurahan, dimana pemilihan, pengangkatan dan pember­hen­tian kepala desanya telah diatur dengan Peraturan Daerah no­mor 6 tahun 2016 tentang pemi­lihan, pengangkatan dan pem­berhentian kepala desa yang telah disesuaikan dengan Pe­raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa.

Dengan katanya, telah ke­luar­nya Perubahan Peraturan Men­teri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017, dan Peraturan Men­teri Da­lam Negeri Nomor 72 tahun 2020, maka perlu dilakukan peru­bahan agar Peraturan Dae­rah Nomor 6 tahun 2014 tentang pe­milihan, pengangkatatan dan pem­ber­hentian kepala desa tidak ber­ten­tangan dengan Peraturan Perun­dang-Undangan yang le­bih tinggi.

Kita berharap Perda ini cepat selesai sehingga kita bisa segera melakukan pemilihan kepala desa serentak, karena ada 17 kepala desa yang habis masa jabatannya dan digantikan tu­gasnya oleh beberapa kepala OPD… “Insyaallah akhir tahun ini kita lakukan pemilihan kepala desa secara serentak ,” ungkap Wako Genius.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nora me­ngatakan DPRD akan gerak ce­pat, mulai besok langsung mem­bentuk Panitia Khusus (Pansus), paling lambat pertengahan September 2021 ini Perda tentang Pemilihan Kepala Desa ini sudah ketok palu. “Kami berharap Pem­ko Pariaman juga mempercepat pemilihan kepala desa ini jangan sampai berganti tahun,” ujarnya.

“Sehubungan dengan Pelak­sana Tugas (Plt) kepala desa sekarang ini adalah kepala OPD, tentu kita tidak ingin Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Se­mentara (PPAS) dan Induk Peru­bahan APBD Tahun 2022 dengan kepala OPD nantinya ikut ter­ganggu,” tandas Fitri Nora. (efa)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional