Close

Wako Padangpanjang Sampaikan Nota Jawaban Pandangan Umum, Penurunan PAD dengan Mempertimbangkan Realisasi Pajak

PARIPURNA— Rapat paripurna penyampaian jawaban Walikota Padangpanjang atas Pandangan Fraksi DPRD tentang Ranperda APBD Perubahan 2021.

Menjawab pemandangan umum Fraksi DP­RD Kota Padangpanjang, Wali Kota Fadly Amran menjelaskan, dengan rinci Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Da­erah (Ranperda) Perubahan APBD tahun anggaran 2021. Jawaban ini di­sampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah di Gedung DPRD, Rabu (22/9).

Wako Fadly menyampaikan, berkaitan dengan anggaran dalam membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 yang ditanyakan Fraksi De­mokrat Kebangkitan Bangsa, Pemko telah mengalokasikan  anggaran sembako untuk masyarakat yang positif Covid-19 guna membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya.

Terkait pelaksanaan kegiatan pada perubahan APBD 2021, Fadly me­nyampaikan, pada umumnya kegiatan yang dilakukan hanyalah penyesuaian-penyesuaian belanja yang bersifat rutin. Tidak ada penambahan kegiatan yang membutuhkan waktu pengerjaan yang panjang.

Dijelaskan, juga mengenai surat edaran Men­dagri  dan Menkeu RI tentang Percepatan Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi APBD TA 2021 dalam pendanaan penanganan Covid-19 dan dampaknya. “Terkait hal ini telah ditindaklanjuti dan di­sesuaikan pada perubahan APBD 2021 ini, yaitu dengan melakukan rea­lokasi anggaran yang bersumber dari sisa dana bantuan operasional kesehatan dan DID tahun sebelumnya yang terdapat pada silpa untuk menda­nai kegiatan dalam penanganan Covid-19 baik pe­nanganan bidang kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman social,” sebut Fadly.

Sementara itu, terkait dengan optimalisasi penerimaan pendapatan dae­rah di masa pandemi, Fa­dly menyebutkan, bidang pendapatan pada BPKD akan memasuki tahapan penindakan bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH), yang merupakan bagian dari langkah strategis dimana sebe­lumnya telah dilakukan sosialisasi edukasi dan persuasif.

“Mengenai pemulihan ekonomi dan kesehatan, Pemko telah melakukan beberapa upaya. Di an­taranya, optimalisasi pem­berian bantuan, pe­nya­luran BPUM bagi pe­laku UMKM, pemberian insentif pajak dan retribusi bagi UMKM, serta digita­lisasi dalam bidang usaha,” je­las Fadly.

Fadly menjelaskan, berkaitan dengan penurunan PAD pada perubahan APBD, target yang di­susun telah mempertimbangkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dalam semester pertama 2021. “Terkait hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pene­rimaan deviden dari Bank Nagari, dilakukan penyesuaian dari target yang semula ditetapkan dengan realisasi penerimaan de­viden tahun 2021 yang telah diterima Pemko,” sebut Fadly, menanggapi Pemandangan Umum Frak­si Golkar.

Sementara itu, terkait besaran penyerapan anggaran yang disampaikan Fraksi PAN, Fadly me­nyampaikan, bahwa per 30 Agustus 2021, dari total belanja pada APBD sebesar Rp 593.899.743.536 telah terserap sebesar Rp 294.095.692.736,69 atau  49,52 persen dari total belanja yang direncanakan. “Mudah-mudahan sampai akhir tahun, serapan anggaran tersebut dapat direalisasikan secara maksimal,” kata Fadly.

Selanjutnya, dalam me­­nanggapi  Pemandangan Umum Fraksi Nasdem Bulan Bintangnya untuk menaikan gaji THL, Fadly menyebutkan, gaji THL saat ini sudah cukup layak dan telah melebihi dari standar yang ditetapkan dalam PP No 33/2020. “Kebijakan yang kami laksanakan pada dasarnya merupakan kebijakan yang dapat dilaksanakan secara nyata. Seperti pem­bayaran PBB online, pemakaian point of sale (POS) pada hotel dan res­toran, e-Retribusi serta pembayaran masuk objek wisata secara non tunai,” papar Fadly, berkaitan dengan Pemandangan Umum Fraksi Gerindra-PKS.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Drs Asrul me­nyampaikan, jawaban terhadap Pemandangan U­mum Fraksi terhadap  tiga Ranperda Kota Padangpadang 2021 tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan, pembangunan kepemudaan serta penyertaan modal daerah ke dalam modal PT BPD Sumbar.

Wawako Asrul menyebutkan, Ranperda cadang­an pangan untuk mewujudkan penyelenggaraannya dapat dilakukan melalui pemberdayaan eko­nomi masyarakat, dengan pembelian pangan pokok yang dihasilkan masyara­kat.

Sementara itu, untuk menunjang fungsi kepemudaan dalam membentuk pemuda yang berdikari, bisa berkolaborasi dan bersatu, Asrul me­nyampaikan, strategi yang akan dilakukan Pemerintah Kota adalah de­ngan melaksanakan tiga pilar utama, yaitu penyadaran kepemudaan, pemberdayaan kepemudaan dan pengembangan potensi kepemudaan.

“Diharapkan melalui tiga pilar utama pelayanan kepemudaan ini, dapat tercipta pemuda yang be­riman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan,” terang Asrul.

Sementara terkait de­ngan penyertaan modal ke dalam modal Bank Nagari, Asrul menyampai­kan, secara total, deviden yang sudah diterima Pemerintah Kota Padangpanjang selama periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp 61,­009.000.000. Jumlah ini sudah melampaui jumlah penyertaan modal yang telah disertakan Pemko kepada Bank Nagari.  “Seluruh deviden yang diterima telah digunakan sebagai salah satu sumber PAD dalam membiayai APBD Kota Padang Panjang setiap tahunnya,” ung­­kap Asrul.

Ditambahkan, dengan dilakukannya penambahan modal kepada Bank Nagari, secara langsung akan menambah kemampuan Bank Nagari dalam menyalurkan pinjaman kepada masyarakat terutama bagi UMKM. Hal ini tentunya akan mendorong pemulihan ekonomi khususnya UMKM setelah terperosok dilanda pandemi Covid-19.

“Dengan dilakukannya pe­nambahan penyertaan modal dipastikan akan mempengaruhi porsi ke­pemilikan saham Bank Nagari oleh Pemerintah Daerah. Namun untuk mem­pertahankan persentase kepemilikan 2,8 per­sen, tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua. Di mana untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan penambahan penyertaan modal yang berkelanjutan oleh Pemko,” papar Asrul.

Semoga dengan disahkannya Ranperda Penyertaan Modal ini nantinya, tambah Asrul, akan semakin mempermudah u­saha Pemko dalam mencapai persentase kepemilikan yang diinginkan.

Optimalkan Peran Pemuda dari Segala Sisi

Sebelumnya  Fraksi DPRD telah menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Walikota Padangpanjang atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padangpanjang ta­hun 2021.

Fraksi Gerindra-PKS meminta pemerintah da­erah mengoptimalisasi peran pemuda dari segala sisi. Sudah seharusnya pemerintah daerah ber­kolaborasi dengan unsur kepemudaan yang ada di setiap kelurahan, kecamatan serta kota. Baik itu dari segi ekonomi kreatif, pembangunan daerah dan lain-lain. Karena pemuda adalah gambaran Kota Padangpanjang dimasa mendatang, seperti salah satunya Karang Taruna. Sehingga nantinya kolaborasi ini dapat menghasilkan pemuda-pemuda kreatif, visioner dan tanpa meninggalkan isi dada yaitu iman dan taqwa.  (rmd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top