Close

Wako Padang Ingin Jomblo Sampai 2024?, M Taufik: Tarik Ulur Nama Calon itu Siasat Politik

Grafis-Kursi wakil walikota.

SAWAHAN, METRO–Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Mu­hamnad Taufik mengungkapkan,  belum jelasnya sampai saat ini penghuni kursi BA 2 A, dinilai merupakan siasat politik 2024 mendatang serta bisa saja Wako Padang, Hendri Septa yang duduk sekarang tidak menyi­kapi persoalan tersebut secara bijaksana.

“Secara aturan hukum kursi Wawako memang mesti dijsi oleh partai pe­ngusung yakni PAN dan PKS. Seyogyanya kursi wa­wako jatah PKS. Namun itu dapat berubah,” ucapnya, Senin (7/3).

Ia melihat, tarik ulur nama calon pada parpol pengusung sangat kuat terjadi. Sehingga peneta­pan siapa yang diusulkan oleh Wako ke DPRD Padang belum juga terlaksana se­cara tergesa gesa.

Ia berpendapat, dina­mika PKS dan parpol lain di DPRD Padang bisa juga menghambat jalannya pro­ses penetapan calon. “Kita menginginkan, parpol pe­ngusung serius mendu­dukkan siapa cawawako yang akan ditetapkan,” paparnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Mau­lana mengatakan dikirim atau tidaknya nama calon Wawako dari ke 2 parpol pengusung oleh wali kota ke DPRD Padang, tahapan pelaksanaan pemilihan wa­wako akan segera dijalan­kan serta ditetapkan dalam rapat Bamus agenda agen­danya. Ini demi menjawab keinginan warga Padang dan bola pemilihan tidak disebut terhenti di DPRD Padang.

“Kita telah musya­wa­rah dengan pimpinan dewan lainnya serta beberapa pengurus fraksi,” ujar kader Demokrat ini.

Ia mengatakan, langkah awal yang digelar nanti yakni konsultasi ke Men­dagri, membentuk pansel dengan melibatkan perwakilan fraksi masing masing dan lainnya. “Pergerakan tetap dilaksanakan. Walaupun nama tidak masuk masuk. Jika wako ingin jomblo sampai akhir, kita tak mau tahu,” paparnya.

Selain itu, larangan untuk melakukan tahapan pemilihan tidak ada diatur dalam UUD. Contohnya di Kabupaten Kampar yang saat ini tak jadi melakukan pergantian kepemimpinan pasca meninggalnya Bupati Kampar.

Untuk diketahui, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) sudah menyetujui nama pendamping Wali Kota Pa­dang Hendri Septa, sebagai Cawawako. Hal itu tertuang dalam surat nomor : PAN/A/KU-SJ/132/I/2022 tentang persetujuan nama calon Wakil Walikota Padang dari PAN tertanggal 31 Januari 2022. Dengan keluarnya satu nama itu, kini bola tinggal di tangan PKS.

Sampai saat ini PKS belum juga mengeluarkan satu nama yang akan menjadi pendamping Hendri Septa tersebut. Seperti diketahui, untuk PAN Elkos Akbar menjadi satu nama yang direkomendasikan DPP. Hal itu tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.

Selain itu, surat tersebut juga menginstruksikan DPW PAN Sumbar dan DPD PAN Kota Padang untuk segera mengajukan nama Ekos Albar sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, menugaskan kepada Fraksi PAN di DPRD Kota Padang untuk mendukung dan meme­nangkan calon dari PAN tersebut dalam pemilihan di DPRD Kota Padang

“PAN sudah oke. Se­karang, bola selanjutnya terbentur ke PKS.  Kita berharap pimpjnan partai PKS bergerak jemput bola ke DPP mempertanyakan siapa cawawako yang diusulkan. Apabila PKS lebih dulu namanya turun. Kirim ke Wako, agar Wako serahkan ke DPRD dan pansel bisa dibentuk,” ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padang, Surya Jufri, Minggu (6/3).

Ia melihat saat ini, kedua partai pengusung main kucing-kucingan dam saling klaim terkait telah turunnya nama Cawawako dari DPP partai masing-masing. “Kita meminta ke dua partai pengusung hentikan senda gurau politik sementara dan utamakan kepentingan warga dan pembangunan Kota Pa­dang,” tegas Surya Jufri.

Sekretaris MPW DPTD PKS Padang, Gufron mengatakan sejatinya PKS Kota Padang telah siap dalam persoalan wawako. Namun sampai saat ini pertemuan dengan Partai PAN belum juga terlaksanan dan PKS telah lama ingin bersilaturrahmi dengan pimpinan DPD PAN Padang yang juga saat ini menjabat wali kota.

“Sebagai partai koalisi kita siap bersinergi. Seyogyanya kursi wawako adalah jatah PKS. Namun dalam undang-undang bisa saja berubah dan semuanya tentu hasil kesepakatan bersama yakni PAN dan PKS,” ujar Gufron.

Ia mengatakan, siapapun wawako dari PKS namanya yang di tetapkan pihaknya tentu mendukung. Asalkan PAN mau berkoalisi dan bersama sama membangun Kota Padang. (ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top