Close

Wako Kota Padang Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020

Wali Kota Padang Hen¬dri Septa menyampaikan secara resmi Rancangan Peraturan Daerah (Ran¬perda) Pertanggung¬jawa¬ban Pelaksanaan Ang¬ga¬ran Pen¬¬da¬patan dan Be¬lanja Da¬erah (APBD) Tahun Ang¬garan (TA) 2020 dalam Rapat Pa¬ripurna DPRD, Senin (31/5).

SAWAHAN, METRO–Wali Kota Padang Hen­dri Septa menyampaikan secara resmi Rancangan Peraturan Daerah (Ran­perda) Pertanggung­jawa­ban Pelaksanaan Ang­ga­ran Pen­­da­patan dan Be­lanja Da­erah (APBD) Tahun Ang­garan (TA) 2020 dalam Rapat Pa­ripurna DPRD, Senin (31/5). Hendri Septa menyam­pai­kan, atas na­ma Pemko me­ngucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tak ter­hingga kepada semua pi­hak, terutama da­lam hal ini DPRD Kota Pa­dang.

Hal itu dikarenakan atas Laporan Keuangan Peme­rintah Daerah (LKPD) Kota Padang TA 2020 yang di­periksa Badan Pemerik­saan Keuangan (BPK) RI Per­wakilan Sumbar, meng­ha­silkan Opini Wajar Tanpa Penge­cualian (WTP) untuk yang kedelapan kalinya dengan menerimanya tu­juh kali secara berturut-tu­rut.

“Alhamdulillah, hal ter­se­but adalah prestasi kita di Pemko Padang dalam bidang pengelolaan ke­uangan daerah selama ini. Ini semua juga tidak lepas dari dukungan DPRD Kota Padang serta seluruh un­sur terkait,” ungkapnya.

Ia juga meng­ungkap­kan beberapa hal yang telah dan te­rus dilakukan Pemko Pa­dang dalam me­ningkatkan pe­ngelolaan ke­uangan da­erah yang va­lid, akuntabel dan trans­paran. Diantara­nya mulai dari penyajian la­­­po­ran keuangan secara wa­­jar dan sesuai dengan stan­­dar akun­tansi pe­merin­­ta­han.

Kemudian, menerap­kan sistem pengendalian intern yang memadai dan me­ning­katkan penga­wa­san dalam pelaksanaan ad­ministrasi ke­uangan da­erah.

“Selanjutnya, yaitu me­la­kukan peningkatan ke­taatan terhadap peraturan per­undang-undangan yang mengatur seluruh pelaksanaan administrasi ke­uangan daerah oleh se­mua SKPD. Begitu juga se­iring meningkatnya komit­men semua elemen pen­du­kung pelaksanaan admi­nistrasi keuangan daerah.

Menurut dia, beberapa catatan yang diberikan BPK RI Perwakilan Sumbar ke­pada Pemko Padang berku­rang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Hari ini kita sampaikan Ran­perda Pertang­gungja­wa­ban Pe­lak­sanaan APBD Kota Pa­dang TA 2020 ke­pada DPRD Kota Padang un­tuk di­eva­luasi dan dipro­ses sesuai prosedur yang berlaku. Harapan kita ten­tunya, se­moga Ranperda ini nantinya dapat dijadi­kan Perda se­suai waktu yang direnca­na­kan,” tutur­nya.

Dijelaskan, realisasi APBD Kota Padang TA 2020 yang terdiri dari total pen­dapatan dengan target sebe­sar Rp2,38 triliun dan telah di­realisasikan sebe­sar Rp2,17 triliun atau 90,92 persen.

Dari PAD Kota Padang TA 2020 ditargetkan sebe­sar Rp664,27 miliar dengan rea­­­li­sasinya yaitu sebesar Rp499,89 miliar atau 75,26 per­sen. Untuk pene­rimaan­nya terdiri dari pajak da­erah, retribusi daerah, pen­­­da­patan hasil penge­lo­laan keka­yaan derah yang di­pisahkan serta PAD yang sah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Syaf­rial Kani mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Wali Kota Padang yang telah menyampaikan Ranperda Pertang­gung­ja­wa­ban Pelaksanaan APBD Kota Padang TA 2020 pada sidang paripurna tersebut.

“Setelah ini kita akan menyikapinya dengan me­ng­gelar rapat paripur­na internal terkait pemben­tukan Panitia Khusus (Pan­sus) sekaitan pembahasan Ran­perda ini. Semoga Ran­perda ter­sebut dapat dija­dikan Per­da sesuai waktu yang di­tentukan,” ucapnya. (ade) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top