Close

Wako Genius Umar Terima Penghargaan MCP dari KPK

SERAHKAN— Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri serahkan penghargaan kepada Wali Kota Pariaman H Genius Umar.

PARIAMAN, METRO–Wali Kota Pariaman H Genius Umar, kemarin, terima penghargaan dari Ke­tua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri. Penghargaan tersebut sebagai Pemerintah Dae­rah dengan Peningkatan MCP tertinggi kedua tahun 2021 se Sumatera Barat. Penghargaan diterima Wa­l­ikota Pariaman, Genius Umar, ketika menghadiri  Rakor (Rapat Koordinasi) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi se Provinsi Sumatera Barat.

Kota Pariaman mendapat penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Peningkatan Skor indeks Pencegahan Korupsi atau Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi kedua tahun 2021 se Sumatera Barat, sebesar 14,73 per­sen, dimana nilai MCP Kota Pariaman di tahun 2020, dengan nilai 65,83 persen, meningkat menjadi 80,58 persen di tahun 2021.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ke­tua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri kepada Walikota Pariaman, Genius Umar, kemarin. MCP atau Monitoring Centre for Prevention, merupakan aplikasi atau dashboard yang dikem­bang­kan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pen­cegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksa­nakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Ka­mi berpesan agar kita tidak cepat puas, bisa saja kedepannya indikator MCP bertambah. Oleh karena itu, perlu adanya wujud komitmen kuat dari semua pihak, tidak hanya kepala daerah dalam upaya pen­cegahan korupsi ini, tetapi penguatan di Inspektorat dalam peningkatan mutu dan kualitas SDM, dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal atau pendeteksi dini,” ujar­nya.

Genius menjelaskan bahwa MCP menyangkut delapan sektor titik rawan korupsi. Diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan ba­rang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa. Bahkan ada penelitian yang membuktikan bahwa tingginya MCP mempengaruhi masuknya investasi yang besar ke satu dae­rah.

“Pemerintah daerah terus berupaya melakukan berbagai terobosan ataupun inovasi untuk memper­sempit ruang dalam tindak korupsi, Karena peran seorang Kepala Daerah ada­lah melindungi daerahnya didalam dan diluar peradilan, apalagi yang bersentuhan dengan Tipikor,” ujarnya.

Dengan baiknya nilai MCP Kota Pariaman ini, Genius juga mengatakan, maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang baik, begitu juga dengan perizinan yang tidak dipersulit hingga pengadaan barang dan jasa yang sudah sesuai ketentuan.

“Rakor ini sebagai langkah untuk membangun ta­ta kelola pemerintahan yang good governance dan clean goverment di Kota Pariaman khususnya dan Provinsi Sumatera Barat umumnya. Kemudian MCP merupakan tools KPK, yang akan digunakan untuk meningkatkan prosedur agar mulai dari perencanaan anggaran, APIP, perizinan sampai ke alo­kasi dana desa tidak memiliki potensi atau meminimalisir potensi korupsi,” tuturnya.

Genius juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya de­ngan baik, sehingga nilai MCP Kota Pariaman, da­pat meningkat pesat di Ta­hun 2021 kemaren, semoga pencapaian ini dapat kita tingkatkan untuk tahun-tahun selanjutnya.

Kota Pariaman menjadi tertinggi kedua capaian Peningkatan MCP Tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat, dengan peningkatan 14,73 persen, dimana untuk posisi tertinggi pertama diraih oleh Kabupaten Solok Selatan, dengan peningkatan 23,26 persen dan peningkatan tertinggi ketiga dida­pat oleh Kabupaten Tanah Datar, dengan peningkatan 11,96 persen. (efa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top