Menu

Wako: Data sebagai Pengambil Kebijakan Pemerintah

  Dibaca : 484 kali
Wako: Data sebagai Pengambil Kebijakan Pemerintah

PARIAMAN, METRO – Wali Kota Pariaman H Genius Umar menegaskan, data penting, karena data adalah dasar untuk mengambil kebijakan dalam pemerintahan.

“Untuk itu dengan sosialisasi yang baik dan menyeluruh, sehingga informasi tentang SP 2020 bisa disebarluaskan ke masyarakat,” kata Genius Umar kemarin, saat sosialisasi SP 2020 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dikatakan, dengan masyarakat mengetahui adanya SP 2020 yang dilaksanakan pada Februari sampai dengan Maret, maka mereka bisa mempersiapkan data yang diminta, sehingga data yang kita dapatkan itu benar-benar data yang valid. Dengan data valid tersebut maka keputusan yang akan diambil oleh pemerintahan daerah tidak akan salah.

Katanya, untuk pertama kalinya Sensus Penduduk Indonesia dilaksanakan pada tahun 1961, dengan jumlah penduduk saat itu adalah sebanyak 97,0 juta jiwa. Jumlah ini terus meningkat hingga diadakannya sensus penduduk yang ke-6 tahun 2010 dengan jumlah penduduk Indonesia yang didata dari hasil sensus tersebut sebanyak 237,6 juta jiwa.

Dikatakan, semua data tersebut akan sangat berguna untuk pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pemerintah daerah Kota Pariaman, untuk itu jalinlah koordinasi dan kerjasama yang baik antara BPS, Diskominfo, Disdukcapil, dan Instansi lainnya yang melakukan pendataan di Kota Pariaman, sehingga data yang kita miliki bisa sama atau satu untuk Kota Pariaman ini.

Sementara itu Kepala BPS Kota Pariaman Yuliandri mengatakan bahwa SP 2020 ini SP yang ke-7 di laksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, yang bertujuan untuk mendapatkan data jumlah penduduk dan karakteristiknya, yang menjadi landasan terwujudnya satu data kependudukan Indonesia, serta sebagai data pendukung bagi perencanaan dan evaluasi program dan kebijakan pembangunan nasional.

“Sensus penduduk ini dilaksanakan setiap 10 tahun merupakan penghitungan jumlah seluruh penduduk, baik WNI maupun WNI yang dilakukan dalam jangka tertentu. Untuk SP 2020 ini BPS menggunakan inovasi baru yaitu dengan memakai metode kombinasi. Jika yang dahulu setiap penduduk dicatat petugas secara door to door, maka SP 2020 menggunakan metode kombinasi seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi,” ujarnya. (efa)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional