Menu

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Terbukti Langgar Kode Etik, MAKI: Harusnya Mundur dari Jabatan

  Dibaca : 105 kali
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Terbukti Langgar Kode Etik, MAKI: Harusnya Mundur dari Jabatan
Lili Pintauli Siregar (Wakil Ketua KPK).

JAKARTA, METRO–Wakil Ketua Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dinyatakan terbukti ber­sa­lah melanggar kode etik dan pedoman prilaku. Lili oleh Majelis Etik Dewan Penga­was KPK dijatuhi sanksi berat berupa pemo­tongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.

“Mengadili menya­ta­kan terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melaku­kan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku be­rupa penyalahgunaan pim­pinan KPK untuk kepen­tingan pribadi dan berhu­bungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan amar putu­san etik di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/8).

“Menghukum terpe­riksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan, demikian diputuskan dalam per­mu­sya­waratan majelis,” im­buh­nya.

Dalam menjatuhkan putusan etik ini, Majelis Etik Dewas KPK mem­pertim­bang­kan hal-hal yang mem­­beratkan dan me­ri­ngan­­kan. Hal yang mem­be­ratkan, Lili dinilai tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.

“Terperiksa selaku pim­pinan KPK seharusnya men­­­jadi contoh dan tela­dan dalam pelaksanaan IS (Integritas, Sinergi, Kea­dilan, Profeisonalisme, dan Kepemimpinan) KPK. Na­mun terperiksa melakukan sebaliknya,” ujar Anggota Dewas KPK, Albertina Ho.

Sementara itu, hal yang meringankan Lili di­nilai mengakui perbuatan­nya dan belum pernah dija­tuhi sanksi etik.

Lili diyakini Majelis Etik Dewas KPK menghubungi dan menginformasikan per­­­­­kembangan pe­nanga­nan kasus Wali Kota Tan­jungbalai, Muhammad Syah­­­rial ke orang nomor satu di Kota Tanjungbalai tersebut. Sebab setiap in­san KPK sebagaimana di­atur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan De­wan Penga­was KPK RI No­mor 2 Tahun 2020 Tentang Pe­negakan Kode Etik dan Pe­doman Perilaku KPK yang berbuny, dilarang menga­dakan hu­bungan langsung atau ti­dak lang­sung dengan ter­sangka, terdakwa, terpi­dana, atau pihak lain yang ada hu­bungan dengan per­kara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh KPK.

Lili terbukti melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Penga­was KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Didesak Mundur dari Jabatannya

Masyarakat Antiko­rup­si Indonesia (MAKI) me­nilai sanksi etik yang dij­a­tuh­kan Dewan Pengawas Ko­misi Pemberantasan Ko­rupsi (Dewas KPK) ter­ha­dap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dinilai be­lum memenuhi rasa kea­dilan. Padahal, Lili dija­tuh­kan sanksi etik berat, karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman prilaku.

“Putusan Dewas KPK dirasakan belum meme­nuhi rasa keadilan mas­yarakat, karena semes­tinya sanksinya adalah permintaan mengun­dur­kan diri (bahasa awamnya pemecatan),” kata Koor­dinator MAKI Boyamin Sai­man dalam keterangan­nya, Senin (30/8).

Pegiat antikorupsi ini mendesak agar Lili Pintauli Siregar untuk mengun­dur­kan diri dari kursi Pimpinan KPK. Hal ini dilakukan demi kebaikan KPK, serta demi kebaikan pemberantasan ko­rupsi dan kebaikan NKRI.

“Pengunduran diri Lili Pintauli Siregar adalah menjaga kehormatan KPK, karena jika tidak mundur maka cacad noda akibat perbuatannya yang akan selalu menyandera KPK. Sehingga akan kesulitan melakukan pembe­ran­ta­san Korupsi,” tegas Boya­min.

Terkait akan membawa kasus Lili ke Bareskrim Ma­bes Polri, sambung Bo­ya­min, hal tersebut masih dalam pengkajian. Tentu dengan pertimbangan dari putusan Majelis Etik Dewas KPK.

“Opsi melaporkan per­kara ini ke Bareskrim ber­dasar dugaan perbuatan yang pasal 36 UU KPK masih dikaji berdasar putu­san Dewas KPK yang baru saja dibacakan,” cetus Bo­ya­min. (jpg)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional