Menu

Wajib Pajak Keluhkan Pajak Air Tanah, Pemko Ajukan Penurunan Tarif jadi 10 Persen

  Dibaca : 363 kali
Wajib Pajak Keluhkan Pajak Air Tanah, Pemko Ajukan Penurunan Tarif jadi 10 Persen
Ilustrasi Pajak

SAWAHAN, METRO – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang mengajukan penurunan tarif pajak air tanah dari 20 persen menjadi 10 persen ke DPRD Padang. Pengajuan ini dilakukan karena adanya keluhan dan keberatan dari wajib pajak atas tingginya biaya yang harus dibayarkan terkait pajak air tanah tersebut.

Penurunan tarif pajak air tanah tersebut diajukan melalui Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. Saat ini ranperda tersebut sedang dibahas dengan Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Padang.

Kepala Bapenda Kota Padang, Alfiadi mengatakan, bahwa pemungutan pajak air tanah di Kota Padang dilakukan berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. Berdasarkan data yang tercatat dalam basis data Bapenda, hingga Agustus 2019, jumlah wajib pajak air tanah sebanyak 235. Rata-rata jumlah wajib pajak tersebut tumbuh 10 hingga 15 persen.

“Dengan adanya PP 55 Tahun 2017, mengamanahkan bahwa penghitungan pajak air tanah itu harus sesuai dengan Pergub Nomor 119 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah. Pasal 10 ayat 2 menetapkan harga air baku untuk seluruh daerah kabupaten kota di Sumbar Rp1.054,” ujarnya saat pembahasan Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Selasa (19/11).

Setelah pergub turun, kemudian diterbitkan Perwako Nomor 21 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah dengan harga air baku yang sama dengan Pergub. Setelah diberlakukan Perwako tersebut dan dilakukan sosialisasi, terdapat keluhan dari wajib pajak air tanah dengan mengirimkan surat ke Pemko diantaranya dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan PDAM.

“Dalam UU 28 Tahun 2009, maksimal pajak air tanah 20 persen. Hitungannya, harga yang ada di Perwako dikali 20 persen,” bebernya.

Mengingat pajak air tanah yang 20 persen ini kata Alfiadi, maka kenaikan sangat tinggi dirasakan oleh wajib pajak, yaitu rata-rata 906 persen.

Hal ini dihitung dengan menggunakan norma perhitungan harga air baku pada ketetapan harga air baku di Pergub Nomor 11 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah.

Ia mengungkapkan, Bapenda telah mencoba berbagai langkah ke Pemprov untuk meninjau kembali harga air baku sebesar Rp1.054 tersebut. Namun, pemprov berketetapan bahwa harga air baku tersebut sudah tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah lain. Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan merubah Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

“Kita berharap, depan penurunan ini nantinya, wajib pajak membayar sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ungkapnya.

Alfiadi menyebutkan, hingga Oktober, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak air tanah yaitu Rp643.234.510. Realisasi ini masih sangat jauh dari target yang ditetapkan di 2019 di angka Rp3 miliar.

Namun begitu, menurut Alfiadi, jika dibandingkan dengan realisasi pada bulan yang sama pada 2018 lalu, terjadi peningkatkan. Dimana pada Oktober 2018, realisasi pajak air tanah hanya Rp600.714.500 dengan target Rp900 juta.

Sementara itu, anggota Pansus III DPRD Padang, Yandri mengusulkan agar penurunan tarif pajak air tanah ini tidak secara merata dilakukan kepada wajib pajak.

“Usaha besar untuk apa diturunkan atau turunnya tidak signifikan. Namun bila untuk usaha kecil, bisa dipertimbangkan diturunkan menjadi 10 persen,” terangnya. (uki)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional