Menu

Wajib Pajak bisa Nikmati Fasilitas Pajak hingga Akhir Tahun

  Dibaca : 60 kali
Wajib Pajak bisa Nikmati Fasilitas Pajak hingga Akhir Tahun
KONFERENSI PERS— Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Anwarudin Sulistiyono saat konferensi pers terkait penyidikan kasus penyimpangan pembayaran ganti rugi lahan pembangunan jalan tol Padang-Sicincin.

ADINEGORO, METRO–Pemerintah memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas Pajak Peng­hasilan (PPh) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 hingga 31 Desember 2021. Fasilitas PPh tersebut diatur dalam PP 29 Tahun 2020 yakni, tambahan pengu­rangan penghasilan neto bagi wajib pajak da­lam negeri yang memproduksi alat ke­sehatan atau perbekalan kesehatan ru­mah tangga.

Kemudian, sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, pengenaan tarif PPh 0 persen dan bersifat final atas tambahan peng­ha­silan yang diterima te­naga kerja di bidang ke­sehatan, pengenaan tarif PPh 0 persen dan bersifat final atas penghasilan beru­pa kompensasi atau peng­gantian atas penggunaan harta

“Di samping itu, peme­rintah juga melakukan pe­nye­suaian terhadap in­sentif perpajakan yang di­berikan kepada wajib pajak da­lam rangka menghadapi dam­pak pandemi Covid-19,” kata Direktur Penyu­lu­han, Pelayanan, dan Hu­bungan Masyarakat Direk­torat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor dalam siaran pers yang diterima POSMETRO, Kamis (15/7).

Dijelaskan, pemberian insentif perpajakan perlu diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang terta­han dan perlu lebih didu­kung laju pemulihannya, seperti jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa ang­ku­tan, konstruksi, dan ako­modasi.

Neil menerangkan, pe­nyesuaian yang dilakukan pemerintah di antaranya, insentif PPh Pasal 21. Ka­rya­wan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu da­pat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung peme­rintah.

Perusahaan yang men­da­patkan fasilitas Kemu­da­han Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan di kawasan berikat tidak lagi mendapat fasilitas ini.

Kemudian, pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah No­mor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan de­mi­kian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan seto­ran pajak. Pihak-pihak yang ber­transaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pe­mu­ngutan pajak pada saat me­lakukan pem­ba­yaran ke­pada pelaku UMKM.

“Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan in­sentif ini tidak perlu me­nga­jukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup me­nyam­paikan laporan rea­lisasi setiap bulan,” jelas­nya.

Selain itu, wajib pajak yang menerima peng­ha­silan dari usaha jasa kon­struk­si dalam Program Per­­­­cepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) men­dapatkan in­sentif PPh final jasa kon­struksi ditanggung peme­rin­tah.

Sedangkan wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu (sebelumnya 730 bidang usaha) mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Perusahaan yang mendapatkan fasilitas Ke­mudahan Impor Tujuan Eks­por (KITE) dan peru­sahaan di kawasan berikat tidak lagi mendapat fa­silitas ini.

Kemudian, wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 216 bidang usaha tertentu (sebelumnya 1.018 bidang usaha) mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang se­ha­rus­nya terutang. Peru­sahaan yang men­dapatkan fa­silitas Kemudahan Im­por Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan di kawa­san berikat tidak lagi men­dapat fasilitas ini.

“Ada juga aturan bagi pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu (sebelumnya 725 bidang usaha) mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar,” te­rang­nya.

Perusahaan yang men­da­patkan fasilitas Kemu­da­han Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan di kawasan berikat tidak lagi mendapat fasilitas ini. “Un­tuk dapat menggunakan faslitias ini, pemberi kerja atau wajib pajak harus menyampaikan atau me­nga­jukan kembali pem­beri­tahuan pemanfaatan in­sentif PPh Pasal 21 di­tang­gung pemerintah, in­sentif pengurangan besar­nya angsuran PPh Pasal 25, atau permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor melalui kepada Kepala Kantor Pe­la­yanan Pajak (KPP) ter­daf­tar melalui www.­pajak.­go.id,” tuturnya. (ren/rel)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional