Wagub Sumbar Minta Wali Nagari, Maksimalkan 4 Fungsi Posko Covid-19

PADANG, METRO–Wakil Gubernur (Wa­gub) Sumbar Audy Joinal­dy meminta wali nagari, lurah dan kepala desa di Sumbar memaksimalkan empat fungsi posko pe­nanganan Covid-19. “Em­pat fungsi itu masing-ma­sing fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan dan fungsi pendukung,” kata Audy, saat zoom meeting dengan Wali Nagari se-Sumbar dalam rangka kebi­jakan PPKM Mikro Darurat penanganan Covid-19 ting­kat nagari/desa dan ke­lurahan, Kamis (22/7) di Ruang Rapat Kantor Bupati Sijunjung.

Ia menerangkan fungsi pencegahan erat kaitannya dengan sosialisasi bahaya Covid-19, sosialisasi ten­tang pelaksanaan PPKM hingga memberikan fasili­tasi pengadaan masker handsanitizer dan men­dorong masyarakat agar taat protokol kesehatan (prokes). Fungsi penanga­nan, bermuara pada pe­nyediaan fasilitas-fasilitas untuk penanganan Covid-19 seperti ruang isolasi mandiri bagi warga di na­gari.

Kemudian, fungsi pem­binaan, di antaranya mem­berikan pemahaman bah­wa pelanggar prokes bisa di­kenai sanksi denda, kerja sosial, bahkan pidana se­suai dengan peraturan da­e­rah.

Sedangkan fungsi pen­dukung adalah penyediaan data tentang masyarakat yang terpapar Covid-19, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal penanganan penye­baran virus tersebut.

Intinya adalah pena­nganan di hulu. Yaitu, pada masyarakatnya yang ha­rus taat kepada prokes agar penyebaran virus bisa dikendalikan. “Di hilir su­dah kita upayakan seperti penambahan tempat tidur untuk pasien Covid-19, penyediaan oksigen hingga sanksi. Sekarang kita harus memperketat di hulunya. Yaitu masyarakat agar didorong  untuk terus taat pada protokol kesehatan,” ujarnya.

Audy juga mengi­ngat­kan agar wali nagari, lurah dan kepala desa untuk was­pada jika terjadi lonjakan kematian yang tidak biasa di daerah masing-masing.

Kondisi itu bisa jadi indi­kasi bahwa penyebaran Covid-19 sedang me­ning­kat di daerah itu, tetapi pasien tidak dibawa ke rumah sakit dan hanya dirawat di rumah sendiri. Kondisi seperti itu menu­rutnya terjadi di Jawa dan Bali. Banyak yang me­ning­gal di rumah saat isolasi secara mandiri. Sedapat-dapatnya hal itu tidak ter­jadi di Sumbar. Karena itu perlu deteksi dini di tingkat nagari/desa atau kelu­ra­han.

Dalam kegiatan itu Wa­kil Gubernur didampingi oleh Bupati Sijunjung, Wakil Bupati Sijunjung, Kepala Dinas PMD Provinsi Sum­bar, serta diikuti oleh Wali Nagari se-Sumbar di tem­pat masing-masing.(fan)