Menu

Wacana Kenaikan Gaji, Anggota Dewan Dilema

  Dibaca : 2409 kali
Wacana Kenaikan Gaji, Anggota Dewan Dilema
COVID— Sejumlah tenaga kesehatan menangani pasien Covid-19 yang baru tiba di IGD.
paripurna di DPRD Padang

Sidang paripurna di DPRD Padang.

SAWAHAN, METRO–Wacana DPR RI terkait kenaikan gaji anggota DPRD Kota dan Kabupaten hingga Rp25 juta perbulan. Hal ini tentu menjadi dilema tersendiri mengingat patokan gaji anggota dewan sangat bergantung dengan PAD suatu daerah. Sementara, usulan ini berdasarkan laporan yang diterima oleh DPR RI dari anggota DPRD Kabupaten dan Kota yang mengeluhkan biaya politik yang harus mereka keluarkan, sudah tidak sesuai dengan biaya yang mereka terima.

Sedangkan untuk kota Padang sendiri, gaji anggota dewan dikeluarkan sebesar Rp10 miliar pertahun. Dengan angaran perorang mulai dari Rp12 hinga 15 juta perorang. Jika benar gaji anggota dewan naik hingga Rp25 juta perbulan, tentu akan ada Rp1,12 miliar perbulan anggaran yang disedot dari APBD Kota. Dalam setahun, tentu akan mencapai Rp13,44 miliar yang harus dikeluarkan untuk gaji anggota dewan selama satu tahun anggaran.

Sekretaris Dewan, Ali Basar mengatakan, bahwa tidak mungkin gaji anggota dewan dinaikkan berdasarkan usulan DPR RI. Itu adalah gawe dari Kemendagri dan sudah ada aturan jelasnya yang tertuang dalam PP No.24 tahun 2004 tentang Protokoler Keuangan. Dalam aturan tersebut diatur jelas terkait keuangan anggota dewan.

Pimpinan mendapatkan 90 persen, Wakil Ketua mendapatkan 85 persen dan anggota dewan mendapatkan 80 persen dari total gaji kepala daerah. Gaji tersebut di luar tunjangan perumahan dan intensifikasi serta komunikasi. “Besaran gaji anggota dewan akan sangat tergantung dengan jumlah PAD kota. Jika memang gaji anggota dewan naik, tentu gaji kepala daerah harus naik duluan,” tuturnya.

Sementara itu, anggota DPRD Padang, Iswandi Muchtar mengatakan, bahwa dirinya tidak menampik bahwa cost politik yang dikeluarkan memang besar dan tidak sebanding dengan pendapatan. “Jika menjadi anggota dewan ini hanya sekedar untuk mencari uang, maka dia akan kecewa,” ujarnya.

Take home pay yang diterima oleh setiap anggota dewan bergantung dengan kemampuan setiap daerah, seperti Pekanbaru, Bali tentu tidak sama dengan kota Padang. “Apalagi kota ini masih banyak permasalahan di berbagai bidang, seperti pendidikan yang masih miris, masih ada anak belajar diatas lantai. Kita disini untuk mengabdi kepada warga,” tutupnya. (o)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional