Menu

Wabup Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019

  Dibaca : 138 kali
Wabup Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019
RANPERDA—Wabup Tanahdatar Zuldafri Darma menyerahkan naskah Ranperda pertanggung jawaban APBD 2019 pada Wakil Ketua Syaidani.

TANAHDATAR, METRO
Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Tanahdatar menggelar rapat Paripurna tentang pengambilan keputusan DPRD terhadap Rancangan Perencanaan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban APBD 2019 serta Penyampaian rekomendasi dan catatan starategis DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK RI 2019, dibuka pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD Anton Yondra, Kamis (30/7).

Rapat Paripurna itu merampungkan pembahasan Ranperda untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) yang telah disepakati secara bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Tanahdatar.
Kemudian, tahap selanjutnya akan disampaikan ke provinsi untuk dilakukan evaluasi, dari hasil evaluasi itulah yang akan menjadi Perda sesuai perundang-undangan.

Wakil Bupati Tanahdatar H. Zuldafri Darma, SH memberikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD merampungkan Ranperda pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang merupakan dasar dalam penyusunan KU-PPAS perubahan APBD 2020.

“Alhamdulillah, telah disepakati Ranperda untuk dijadikan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanahdatar tahun anggaran 2019, kami juga terus mengharapkan dukungannya agar tetap komit untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Wabup Zuldafri.

Wabup Zuldafri menyampaikan, perlu adanya penjadwalan pembahasan tahapan penganggaran sesuai kalender anggaran tahun 2020 sehingga pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat segera dilaksanakan dengan baik sehingga tidak mempengaruhi opini BPK-RI terhadap kinerja keuangan di tahun ini. “Prestasi yang telah ditoreh yakni, pengelolaan keuangan yang dibuktikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 kalinya diterima pemerintah daerah bisa terus dipertahankan. Untuk itu segera lakukan penjadwalan pembahasan tahapan penganggaran,” ujar Wabup Zuldafri.

Sementara itu Ketua Tim Perumus Bamus DPRD  H Azwar R menyampaikan hasil beberapa kesimpulan rekomendasi LHK BPK RI   yang berisi kritikan, saran dan masukan terhadap tindak lanjut rencana aksi LHK BPK RI perwakilan Sumatera Barat terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Tanahdatar tahun 2019. “Rumusan bersumber disampaikan pada Rapat Paripurna ini bersumber dari LHK BPK RI perwakilan Sumatera Barat tahun anggaran 2019 serta hasil pembahasan Bamus DPRD dengan pemerintah daerah tanggal 7 sampai dengan 23 Juli 2020 dibuat secara sistematika,” ujar Azwar.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Saidani SP menyampaikan laporan hasil pembicaraan tingkat pertama pembahasan Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tanahdatar tahun anggaran 2019 yang telah dibahas bersama badan anggaran dengan TAPD dan dilanjutkan dengan pandangan fraksi DPRD tanggal 24 Juli 2020.

“Setelah mencermati pendapat akhir fraksi DPRD dalam pembahasan dengan TAPD, maka disampaikan bahwa badan anggaran dapat memahami Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” ujar Saidani.

Diakhir sidang paripurna ditanda tangani keputusan bersama antara DPRD dan Bupati Tanahdatar atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tagun anggaran 2019 yang turut disaksikan Forkopimda, anggota DPRD, Plh Sekda Edi Susanto, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD dan kabag di lingkup pemerintah daerah. (ant)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional