Close

Wabup Ikuti Rakornas Wasin 2021 Secara Virtual di Aula Kantor Bupati Agam

RAKORNAS— Wakil Bupati Agam Irwan Fikri mengikuti Rapat Koordinasi Nasional, Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas Wasin) tahun 2021 secara virtual.

AGAM, METRO–Wakil Bupati Agam Ir­wan Fikri, Ikuti Rapat Koor­dinasi Nasional, Penga­wasan Intern Pemerintah (Rakornas Wasin) tahun 2021, secara virtual di Aula Kantor Bupati Agam, Ka­mis (27/5).

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Agam Irwan Fikri didampingi Asisten II Setda Agam, Yosefriawan, Asisten III Setda Agam, Junaidi, Kepala Inspektorat Agam, Dafrines, Kepala Bakeuda Agam, Hendri G, Kepala Distan Agam, Arif Restu dan lainnya.

Rapat koordinasi ini, dibuka secara resmi Pre­siden RI, Joko Widodo dan diikuti Pemerintah Provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia, dengan mengusung tema “Kawal efektifitas belanja, pulihkan eko­no­mi”.

Dalam sambutannya, Presiden RI, Joko Widodo menegaskan, beberapa hal terkait dengan penguatan peran Aparatur Penga­wasan Intern Pemerintah (APIP). “APIP dalam hal ini adalah, Inspektorat, BPK dan BPKP, yang memiliki peran dan fungsi untuk mencapai tujuan pem­ba­ngunan,” ujar Jokowi.

Selain itu, ia juga men­jelaskan, yang ditunggu rakyat adalah hasil dan manfaat dari setiap uang yang dibelanjakan. Tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi. “Saya tegaskan tidak ada tole­ransi terhadap korupsi dan penyalahgunaan uang ne­gara,” tegas Jokowi.

Dikatakan, tahun 2021, merupakan tahun per­ce­patan pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ini harus digenjot karena per­tumbuhan ekonomi di kwar­tal I masih minus 0.74 persen.

“BPK, BPKP orkestra­sinya harus betul dan di­kelola dengan baik. Ada Rp.700 triliun anggaran pemulihan ekonomi yang harus direalisasikan, ber­landaskan azas akun­tabi­litas, efisiensi dan efek­tivitas,” jelas Jokowi.

Presiden RI, Joko Wi­dodo menjelaskan bebe­rapa point strategis yang harus dijalankan APIP, di antaranya yaitu, perce­patan belanja pemerintah terus dikawal dan diting­katkan. “Saat ini serapan atau realisasi anggaran baru 15 persen APBN, 7 persen APBD dan Pemu­lihan Ekonomi Nasional 24.6 persen,” jelas Jokowi.

Menurutnya, kece­pa­tan pengadaan belanja barang dan jasa juga baru mencapai realisasi 10.98 persen, di tingkat kemen­terian/lembaga dan peme­rintah daerah  masih di bawah 5 persen. “BPKP dan APIP harus mencari penye­bab lambatnya realisasi belanja ini. Mencari solusi dan mengawal agar pem­da bisa cepat realisasikan belanjanya,” tegas Jokowi.

Presiden menjelaskan, kualitas perencanaan ma­sih harus terus diting­kat­kan.“Masih terdapat program yang tidak jelas sasa­rannya, sehingga kesen­jangan antara pusat dan daerah masih terjadi. Hal ini menyebabkan tidak op­timalnya program yang dilaksanakan. Oleh sebab itu, kepada BPKP, kawal dari hulu perencanaan ini,” ujar Jokowi.

Sedangkan terkait aku­rasi data, masih menjadi persoalan. Misalnya data bansos masih harus di­perbaiki. ”BPKP harus ka­wal akurasi data ini. Man­faatkan laboratorium data di pusat dan daerah,” te­rang Jokowi.

Dalam kesempatan ter­sebut, Presiden RI, Joko Widodo juga meminta un­tuk menindaklanjuti reko­mendasi pengawasan A­PIP. “Keberadaan APIP untuk membantu terca­painya tujuan pemba­ngu­nan, bukan untuk menakut-nakuti atau mencari kesa­lahan. Lakukan pembi­naan, saling kerjasama, saling koreksi, dalam me­ngawal bangsa kita, agar segera bangkit dari pan­demi,” ujar Jokowi. (pry)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top