Close

Usut Dugaan Penyelewengan Dana Covid-19, Polda Sumbar masih Tunggu Saksi Ahli dari BPK

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu.

PADANG, METRO–Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar masih terus menyelidiki kasus dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 dari dana realokasi anggaran APBD Sumbar 2020 terkait mark up pengadaan hand sanitizer senilai Rp 4,9 miliar.

Dalam proses penyelidikannya, total saksi yang sudah diperiksa sebanyak 14 orang yang terdiri dari berbagai pihak yaitu BPBD Sumbar, Anggota DPRD Sumbar, pihak rekanaan atau para vendor, serta saksi ahli. Namun, penyidik belum bisa melakukan gelar perkara lantaran  masih menunggu saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu mengatakan, terkait dugaan kasus penyelewengan dana Covid-19 Sumbar, kendala yang dihadapi penyidik hanya tinggal melengkapi keterangan saksi ahli yang berasal dari pihak BPK.

“Penyidik sudah mengirimkan surat permintaan saksi ahli ke BPK Perwakilan Sumbar. Tapi sampai sekaranh belim ada yang diutus oleh BPK. Tujuannya untuk melengkapi pemeriksaan terhadap kasus ini. Kalau nanti sudah ada saksi ahli dari BPK, baru bisa dilakukan gelar perkara,” kata Kombes Pol Satake Bayu.

Ditegaskan Kombes Pol Satake Bayu, sejauh ini sudah 14 orang yang diperiksa terkait dugaan kasus dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 untuk pembelian hand sanitizer. Tentunya, penyidik masih akan terus memintai keterangan dari saksi-saksi lainnya yang berkaitan dengan kasus ini.

“14 orang tersebut mulai dari Kepala dan Bendahara serta staf BPBD Sumbar, anggota DPRD Sumbar, perusahaan pengadaan handsanitizer dan lainnya. Setelah semua lengkap maka penyidik akan gelar perkara dan menentukan apakah memenuhi unsur pidana serta menetapkan tersangka,” ungkapnya.

Sebelumnya, munculnya dugaan kasus dugaan mark up pengadaan hand sanitizer ini berawal dari temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar.

Hasil audit BPK, ditemukan indikasi penggelembungan harga pengadaan hand sanitizer senilai Rp4,9 miliar yang harus dikembalikan ke Kas negara hingga akhir Februari 2021.

Kemudian DPRD Sumbar membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti indikasi penyimpangan anggaran tersebut. Ada dua jenis ukuran hand sanitizer yang diadakan yaitu ukuran 100 mililiter dan 500 mililiter. Dalam pengadaan itu, disebutkan BPBD Sumbar membuat kontrak pengadaan hand sanitizer 100 mililiter dengan tiga penyedia yaitu CV CBB, CV BTL dan PT MPM. (rgr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top