Menu

Upaya Kementerian BUMN Lakukan Komersialisasi Vaksin COVID-19, BEM Nusantara Desak Jokowi Menegur Erick Thohir

  Dibaca : 76 kali
Upaya Kementerian BUMN Lakukan Komersialisasi Vaksin COVID-19, BEM Nusantara Desak Jokowi Menegur Erick Thohir
Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Yusuf.

JAKARTA, METRO–Koordinator Pusat BEM Nusantara Dimas Prayoga menuding ada upaya Kementerian BUMN untuk melakukan komersialisasi vaksin COVID-19. Mereka secara tegas menyatakan penolakan atas upaya komersialisasi vaksin COVID-19.  “Di saat mahasiswa dan seluruh elemen ma­sya­rakat bahu-membahu untuk menyukseskan program vaksinasi, namun ter­nyata hari ini pihak BUMN malah menjadikan vaksin sebagai komoditas bisnis,” kata Dimas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ming­gu (12/7).

Dimas mengatakan, ma­ha­siswa telah berupa­ya untuk mengedukasi ma­syarakat untuk terus me­naati protokol kesehatan. Selain itu para mahasiswa juga sedang gencar memberikan edukasi tentang khasiat vaksin ke ma­sya­rakat. Adanya vaksin berbayar dikhawatirkan membuat masyarakat justru akan memilih untuk tidak mau terlibat.

Padahal Indonesia ha­rus gencar melakukan vak­sin sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo agar bisa terbebas dari virus Corona. “Kami dari dari BEM Nusantara sudah bersusah payah untuk menge­dukasi dan memberikan penyadaran kepada ma­syarakat agar mau melakukan vaksin dengan harapan Indonesia bisa pulih dari COVID-19,” kata Dimas menegaskan.

Dimas mengatakan, si­kap BUMN mengecewakan para mahasiswa yang su­dah membantu menyosialisasikan kebijakan pemerintah. “Namun sikap dari BUMN hari ini sangat menciderai nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya. Karena itu, Dimas dan para mahasiswa menolak adanya komersialisasi vaksin. Menurutnya sikap pemerintah sangat tidak berperikemanusiaan.

“Yang lebih penting dari politik adalah kemanusia­an. Kami BEM Nusantara dalam hal ini tegas untuk menolak komersialisasi vaksin,” kata Dimas. Dimas menilai niat Presiden Joko Widodo untuk membantu mempercepat program vaksinasi sudah baik.

Sayangnya, menurut Dimas hal tersebut ternodai dengan komersialisasi vak­sin tersebut. “Kami mengapresiasi upaya Presiden Jokowi untuk penuntasan program vaksinasi nasional ini guna memutus rantai penyebaran COVID-19 me­nuju pemulihan eko­nomi nasional, jangan sampai ada pihak-pihak yang justru ingin menjadikan ini sebagai lahan bisnis,” jelas Dimas.

Dimas meminta, Jokowi untuk menegur Menteri BUMN Erick Thohir agar membatalkan kebijakan tersebut. Aturan terbaru soal vaksinasi gotong royong tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Ta­hun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi CO­VID-19.

Kemudian aturan mengenai harga vaksin gotong royong tertuang di dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Pe­nun­jukkan PT Bio Farma (Per­sero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin CO­VID-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

Opsi Vaksin Berbayar Seperti Mencari Untung dengan Memeras Rakyat

Anggota DPR RI Netty Prasetiyani Aher meng­kritisi kebijakan pemerintah melalui PT Kimia Farma Tbk yang berencana memberlakukan vaksinasi berbayar senilai Rp879.140/dua dosis bagi individu. “Jadi, opsi vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat,” ungkap Netty dalam rilis medianya, Senin (12/7).

Menurut alumnus Universitas Padjajaran itu, vaksinasi demi menanggulangi pandemi menjadi tanggung jawab, termasuk di dalam hal pembiayaan. “Setiap individu harus men­dapat akses yang sa­ma dan merata melalui vak­sinasi gratis,” tutur Netty.

Pemerintah, kata dia, tidak bisa berdalih bahwa vaksin berbayar menjadi opsi rakyat yang enggan mengantre demi mengikuti program vaksinasi. “Jangan sampai publik berpikir hanya orang kaya yang mampu membeli vaksin yang dapat melindungi diri dari bahaya pandemi,” papar Netty.

Anggota Komisi IX DPR itu mengatakan, legislator belum diajak diskusi atas rencana vaksin berbayar bagi individu. DPR hingga kini baru menyetujui adanya vaksin gotong royong yang dibiayai perusahaan. “Itu pun diizinkan dengan banyak catatan. Sekarang tiba-tiba muncul kebijakan vaksin berbayar untuk individu,” ungkap dia.

PT Kimia Farma sebelumnya menunda pelaksanaan vaksin berbayar yang seharusnya dimulai pada hari ini, Senin (12/7). Corporate Secretary PT Kimia Farma Tbk Ganti Winarno meminta maaf atas kegaduhan yang telah timbul terkait vaksinasi berbayar.

“Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” kata Ganti.

Lalu apa alasan ditundanya pemberlakuan vaksinasi berbayar ini? “Besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta,” ujar Ganti. (ast/jpnn)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional