Close

Upah Minimum Provinsi Sumbar Naik jadi Rp2,51 Juta

Hefdi, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Provinsi Sumbar.

PADANG, METRO–Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat 2022 ditetapkan Rp2.512.539 per bulan atau naik Rp28.­498 dari UMP tahun 2021 sebesar Rp2.484.041 per bulan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 562-889-2021 tentang UMP Sumbar 2022.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Provinsi Sumbar, Hefdi di Padang, Jumat (19/11) me­ngatakan Surat Keputusan Gubernur itu harus dijadikan rujukan bagi seluruh pengusaha di provinsi itu.

Ia mengatakan Upah Minimum Provinsi be­r­fung­­si sebagai jaring pengaman agar upah tidak dibayar lebih rendah dari Upah Minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjadi pedoman bagi dunia usaha.

Menurutnya kenaikan UMP itu adalah yang pertama dilakukan dalam ma­sa pandemi COVID-19 ka­rena pada 2021 pemerintah tidak menaikkan UMP atau tetap sama dengan UMP 2020 karena situasi eko­nomi masih terdampak oleh pandemi.

“Perhitungan Penyesuaian UMP Sumbar 2022 sudah dilakukan melalui sidang pleno Dewan Pe­ngupahan Provinsi Suma­tera Barat tanggal 15 November 2021 dan dihitung berdasarkan formula pe­nyesuaian yang tertuang pada PP Nomor 36 serta Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : BM/383 HL.01.00/X1/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Penyampaian Data Pere­konomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022,” katanya.

Dalam Surat Keputusan yang ditandatangani Gubernur Sumbar Mahyeldi pada 19 November 2021 diputuskan perusahaan dilarang membayar upah di bawah UMP yang telah ditetapkan. Pembayaran besaran upah itu hanya dikecualikan bagi UMKM yang besaran upahnya berpedoman pada aturan perundangan-undangan.

Sementara itu perusahaan yang telah memba­yarkan upah lebih tinggi dari UMP 2022, dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upahnya. Da­lam aturan itu juga disebutkan pengusaha wajib me­nyusun dan menerapkan struktur dan skala upah sesuai aturan perunda­ngan-undangan. Tunja­ng­an tidak tetap/kesejahteraan yang selama ini diberikan oleh perusahaan tetap di­berikan kepada pekerja atau buruh.  Hefdi mengatakan Surat Keputusan itu mulai berlaku pada 1 Januari 2021. (fan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top