Close

Untuk Kota Solok yang Lebih Baik, DPRD Kota Solok Berikan Catatan dan Rekomendasi

KETUA DPRD Kota Solok Yutris Can didampingi Wakil Ketua Irman Yefri Adang dan Afdal Yandi tandatangani nota pandangan akhir Fraksi.

MENURUNNYA pendapatan Pemerintah Kota Solok pada APBD tahun anggaran 2018, menjadi catatan dewan yang dituangkan dalam rekomendasi DPRD Kota Solok atas  Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Solok tahun anggaran 2018. Dewan menilai, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dalam lingkungan Pemko Solok belum mampu memaksimalkan pencapaian target pendapatan dan belanja daerah.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Solok dengan agenda Pandangan Akhir Fraksi terhadap LKPJ Walikota Solok tahun anggaran 2018, Kamis (30/5) dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can dan didampingi Irman Yefri Adang dan Afdal Yandi selaku Wakil Ketua DPRD Kota Solok. Sidang paripurna itu juga tampak dihadiri langsung oleh Walikota Solok Zul Elfian dan sejumlah pejabat daerah.

Diakui Yutris Can, selama masa pembahasan LKPJ Walikota Solok tahun anggaran 2018, anggota dewan cukup alot mencermati setiap laporan bidang kerja demi bidang kerja sehingga pandangan dewan atas LKPJ Walikota Solok tahun anggaran 2018 lebih objektif. Tujuan dan harapan kedepannya lanjut Yutris Can agar dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah diagendakan lebih maksimal dalam pencapaian target yang tetapkan.

Salah satu yang menjadi perhatian dewan, penurunan pendapatan daerah pada APBD tahun 2018, realisasi pendapatan hanya sebesar Rp. 565,85 Milyar. Jumlah itu jauh berkurang dibanding tahun 2017 yang mencapai angka Rp.597,24 Milyar.

Dari keterangan Walikota Solok Zul Elfian, penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dari dana penyesuaian dan otonomi khusus (Otsus) yang ditransfer pemerintah pusat. Sebelumnya kota Solok mendapat transfer sebesar Rp.47,45 Milyar pada tahun 2017, namun berkurang menjadi 9,8 Milyar di tahun 2018.

Dana penyesuaian dan otonomi khusus merupakan dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan kebijakan tertentu baik perintah pusat maupun DPR sesuai peraturan perundang-undangan.

Bentuknya bisa berupa Dana Insentif Daerah, Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah, dana tambahan penghasilan guru PNS daerah, maupun dana yang dialihkan dari kementrian pendidikan yang ditransfer ke daerah berupa tunjangan profesi guru dan dana BOS.

Menurut Zul Elfian, penurunan dana penyesuaian dan otonomi khusus secara signifikan untuk kota Solok tahun 2018 dipicu akibat adanya peralihan status pegawai guru dan tenaga kependidikan SLTA.

Realisasi pendapatan tahun 2018 ini terdiri dari PAD sebesar Rp.40,74 Milyar, dana perimbangan sebesar Rp.481,48 Milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.43,63 Milyar.

Realisasi PAD sebesar Rp.40,74 Milyar sepanjang 2018 sedikit lebih rendah dibanding dari tahun 2017 lalu yang terealisasi sebesar Rp.41,85 Milyar atau terjadi penurunan sebesar Rp.1,10 Milyar.

Penurunan PAD terutama disebabkan oleh menurunnya realisasi dari Retribusi Daerah dan lain-lain PAD yang sah. Retribusi Daerah mengalami penurunan dari semula Rp.6,19 Milyar pada tahun 2017 hanya terealisasi sebesar Rp.5,78 Milyar pada tahun 2018 atau menurun sebesar Rp.406,14 Juta.

Tidak saja dalam pencapaian target pendapatan yang menjadi sorotan dewan. Dalam pengunaan anggaran pemerintah dinilai juga tidak maksimal sehingga kelebihan anggaran juga cukup besar. Atas kinerja pemerintah tersebut selain memberikan catatan tehadap LKPJ Walikota Solok tahun anggaran 2018, dalam rapat paripurna dewan juga menyampaikan masukan dan beberapa rekomendasi. Agar kedepan dalam penggunaan anggaran lebih maksimal, dewan meminta agar Walikota Solok lebih aktif mendorong OPD agar mampu merealisasikan target pendapatan daerah.

Kemampuan OPD dalam mengoptimalkan anggaran juga perlu ditingkatkan. Disamping terus meningkatkan SDM aparatur dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.(***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top