Close

Unjuk Rasa di Depan Kantor Gubernur, Aliansi Sumbar Menggugat Minta Tegakkan Hak Azazi Petani

AKSI— Memperingati hari tani nasional, sejumlah massa mengatasnamkan Aliansi Sumbar Menggugat lakukan aksi demo di kantor Gubernur Sumbar, Jumat (24/9).

PADANG, METRO–Ratusan massa yang tergabung dalam “Aliansi Sumbar Menggugat” melaksanakan aksi demo di depan kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (24/9) dalam rangka memperingati hari tani nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September setiap tahun­nya.

Massa yang terdiri dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumbar, Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Lembaga Ban­tuan­ Hukum (LBH) PA­DANG­ ini terlebih dahulu ber­kumpul di samping kantor BPBD Sum­bar sebelum melakukan longmarch de­ngan ber­­jalan kaki menuju de­pan kantor Gubernur sekitar pukul 15.00 WIB.

Aksi ini sendiri mendapatkan pengawalan lebih kurang 300 personel kepolisian dari Polresta Padang yang berjaga, baik di dalam halaman maupun di luar halaman kantor gubernur Sumbar. Termasuk personel lalu lintas yang melakukan pengaturan jalan yang terpaksa dibuka satu jalur karena peserta aksi yang memakai badan jalan.

Koordinator umum aksi Apriyan Candra sekaligus koordinator pusat Aliansi BEM Sumbar mengatakan, aksi tersebut dilakukan dalam hal menyikapi dengan seksama atas per­kem­bangan situasi agraria di tanah air baik tingkat nasional maupun daerah.  

“Banyaknya persoalan terkait sengketa tanah (kon­fik agraria) 23.262 hektar di pasaman barat”. Di era kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Pemerintah akan mengalokasikan 10% anggaran pemerintah pro­vinsi untuk sektor pertanian, menjadikan Sumbar lumbung padi dan jagung serta mandiri

beberapa komoditas ternak, mencetak 100 ribu milenial entrepreneur, wo­men entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif. Namun faktanya ditengah pandemi yang begitu berdampak pada segala aspek kehidupan ini program pro­gram yang dicanangkan pemerintah dalam bi­dang pertanian seakan hilang tanpa Kabar,”katanya.

Selain itu ungkapnya, sesuai yang disampaikan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) Sumbar, Syafrizal di tahun 2021 bahws dilihat dari kebutuhan tenaga penyuluhan pertanian,

mulai dari desa/kelurahan/nagari berjumlah 1.159 orang, BPP 165 orang, serta kabupaten/kota dan pro­vinsi 1.994 orang. 

“Namun hingga saat ini Sumbar kekurangan tenaga penyuluhan pertanian sebanyak 884 orang­,”se­but­nya.

Selain itu, mengutip pernyataan yang di sampaikan Andre Rosiade, angota komisi IV D PR RI yang mengatakan bahwa kelangkaan pupuk dan ber­kurangnya subsidi pupuk akan berbahaya

dan mengancam petani yang mebutuhkan subsidi pupuk.

“Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Per­­tanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi juga mengatakan, saat ini keadaan pertanian Indonesia mengalami penurunan dalam segi pelaku petaninya. Jika terus begitu, maka 10 tahun yang akan datang

Indonesia akan mengalami krisis petani, karena petani-petani di Indonesia umurnya sudah mendekati umur kurang pro­duk­tif,”imbuhnya.

Berangkat dari pembacaan realitas petani di atas, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2021, Aliansi Petani Sumbar Menggugat, Aliansi BEM SUMBAR, Serikat Petani Indonesi (SUMBAR) dan LBH (Padang) bersepakat untuk menggelar peringatan Hari Tani Nasional dan menyerukan beberapa hal tuntutan.

“Pertama, menuntut pemerintah sumatera barat untuk meningkatkan pelayanan, jaminan pasca panen dan kapasitas petani. Kedua, menuntut pemerintah sumatera barat untuk percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan agra­ria di Sumbar serta menegakkan hak azazi petani dan ma­sya­rakat adat,­”ucapnya.

Selanjutnya, menuntut pemerintah sumatera barat untuk hentikan kriminalisasi terhadap petani, me­nuntut pemerintah sumatera barat untuk laksanakan kebijakan pembangunan pertanian ber­ke­lan­ju­tan, menuntut pemerintah sumatera barat untuk meningkatkan akses pe­tani terhadap informasi dan teknologi, menuntut pe­merintah sumatera barat untuk meningkatkan ta­ta kelola pemerintahan yang kolaboratif dan si­ner­­gis baik pemerintahan kabutan/kota menanggulangi permasalahan kematian

ikan dan pembangunan tambak di pesisir pantai.

“Mendesak pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk membuat resolusi dan memperbaiki tata kelola pertanian di Sumatera Barat, mendesak Pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk membuat peraturan mengenai alih fungsi lahan pertanian, menuntut keseriusan pemerintah dengan memperhatikan dampak negatif program food estatedari hulu kehilir,”.

“Berdasarkan hal ter­sebut, kami menilai Pemerintah dan DPR RI telah gagal menangkap aspirasi rakyat dan mengabaikan nasib rakyat yang tengah menghadapi wabah dan krisis berlapis akibat pandemi Covid-19,”tutupnya. (rom)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top