Menu

Udara Sumbar Berbahaya, Pemprov Diam saja

  Dibaca : 1864 kali
Udara Sumbar Berbahaya, Pemprov Diam saja
Delviola Mawaddah 1804078 Prodi S1 Farmasi, Universitas Perintis Indonesia (UPERTIS)
Foto kabut asap saat di foto dari depan kantor bupati dharmasraya, Pulau Punjung - web

Foto kabut asap saat di foto dari depan kantor Bupati Dharmasraya, Pulau Punjung.

PADANG, METRO–Meski kategori Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) telah menunjukkan berbahaya, namun tak ada satu pun kabupaten/kota di Sumbar menetapkan status darurat asap. Yang sebelumnya telah ada 6 kabupaten/kota yang tetapkan status darurat, kini daerah tersebut telah melepas status tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Pagar Negara mengatakan, saat ini di Sumbar tidak ada lagi yang menetapkan status darurat bencana asap. Katanya, status darurat yang ditetapkan oleh pemkab/pemko tersebut telah berakhir.

Dia juga menjelaskan, sebelumnya ada 6 kabupaten/kota yang darurat asap. Di antaranya, Payakumbuh, Limapuluh Kota, Sijunjung, Dharmasraya, Bukittinggi, dan Tanahdatar. ”Semua daerah tersebut belum ada yang masuk laporan ke kita untuk perpanjangan status darurat,” sebutnya, Senin (19/10).

Dari semua daerah tersebut, katanya, Dharmasraya yang berkemungkinan besar untuk kembali memperpanjang status darurat. Karena, kondisi disana masih belum berubah dari kondisi sebelumnya. Berbeda dengan daerah lainnya yang kondisinya selalu berfluktuatif. ”Kalau Dharmasraya, sudah pernah memperpanjang status darurat. Kemungkinan akan diperpanjang lagi sekarang. Terakhir status darurat berakhir pada 12 Oktober lalu,” terangnya.

Dengan kondisi tersebut, BPBD Sumbar telah memberikan bantuan ke daerah-daerah tersebut. Bantuan itu berupa pembagian masker kepada masyarakat. Sedangkan untuk upaya pengurangan asap tidak bisa dilakukan, karena sumber asap berada di Provinsi tetangga.

“Kalau dari kita Provinsi, kita sudah back up 7.500 lembar masker. Kemudian ada juga dari Dinas Kesehatan sebanyak 15 ribu lembar, dan PMI sebanyak 20.500 lembar. Kemudian, ada juga upaya pengobatan kepada korban dari dinas terkait,” ujarnya.

Di samping itu, kabupaten/kota yang bersangkutan juga telah membagikan dan menyediakan masker. Di antaranya, Pasaman ada sebanyak 45 ribu lembar masker, Kota Solok 11 ribu masker, Kabupaten Solok 8 ribu masker, Sawahlunto 10 ribu masker, Pessel 10 ribu masker, Padangpanjang 53 ribu masker, Pariaman 8 ribu masker, Payakumbuh 80 ribu masker, Tanah Datar 120 ribu lembar masker, Solsel 100 ribu masker, Limapuluh Kota 200 ribu masker, Agam 300 ribu masker, Sijunjung 50 ribu masker, dan Dharmasraya 90 ribu masker.

ISPU Berbahaya

Meski tak ada lagi yang berstatus darurat, namun  dari Informasi Kualitas Udara Kototabang, Senin (19/10), Kategori ISPU telah menunjukkan berbahaya. Sedangkan PM10 menunjuk pada angka 422 ug/m3 yang di update pada pukul 11.00 WIB. “Kategori ISPU berdasarkan konsentrasi PM10 yakni, baik 1-50 ug/m3, sedang 51-150 ug/m3, tidak sehat 151-350 ug/m3, sangat tidak sehat 351-420 ug/m3, berbahaya lebih dari 420 ug/m3,” sebut staf GAW Kototabang, Albert, Senin (19/10).

3 Kategori Pencegahan

Kepala Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Murti Utami mengatakan, upaya pencegahan dan penanganan dampak kesehatan asap kebakaran hutan harus dilakukan seluruh komponen masyarakat. “Masing-masing individu harus melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan. Kelompok masyarakat, instansi pelayanan kesehatan dan pemerintah juga harus melakukan upaya pencegahan dan penanganan tersebut,” sebutnya melalui siaran persnya.

Dia juga menjelaskan, secara prinsip, upaya pencegahan dan penanganan dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu primer, sekunder, dan tersier. Upaya primer bertujuan untuk mencegah orang-orang tersensitisasi menjadi sakit sebagai akibat paparan asap kebakaran hutan.

Pemadaman kebakaran adalah salah satu upaya untuk menghilangkan sumber masalah kesehatan, yaitu asap kebakaran. Sedangkan untuk meminimalkan terpapar asap kebakaran  dapat dilakukan dengan cara mengurangi aktivitas di luar ruangan.

Selain itu katanya, tutup jendela dan pintu rumah rapat-rapat untuk mengurangi masuknya partikel ke dalam rumah. Kemudian, gunakan masker atau respirator terutama bila beraktivitas di luar ruangan. Selanjutnya, lakukan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti makan bergizi, istirahat cukup, cuci tangan dan lainnya.

Di samping upaya primer, terdapat upaya sekunder yang bertujuan untuk deteksi dan pengobatan dini masalah kesehatan yang muncul sebagai dampak asap kebakaran hutan. Pertama, kenali gejala-gejala atau keluhan yang timbul sebagai dampak kesehatan akibat asap kebakaran hutan. Hal ini sebagai upaya deteksi dini sehingga pengobatan awal dapat segera dilakukan.

Kedua, persiapkan obat-obatan untuk pertolongan awal. Diutamakan bagi yang mempunyai penyakit sebelumnya  agar memastikan bahwa obat-obatan yang dikonsumsi rutin cukup banyak tersedia di dalam rumah. Ketiga, segera ke dokter/ pelayanan kesehatan terdekat apabila terjadi masalah kesehatan yang mengganggu.

Terakhir, sebagai bentuk evaluasi dampak kesehatan asap kebakaran bagi masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah setempat berupa skrining berkala (kuesioner, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan fungsi paru). Selanjutnya, upaya tersier bertujuan untuk mencegah komplikasi dan kematian pada populasi yang sudah menderita penyakit sebagai dampak asap kebakaran hutan. Apabila sudah terkena penyakit sebagai dampak asap kebakaran hutan, hentikan kebiasaan yang memperburuk penyakit seperti berhenti merokok.

“Kemudian, lakukan pengobatan maksimal dan teratur dengan berobat ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan, serta konsumsi obat yang diberikan secara teratur,” terangnya.

Upaya Penanggulangan Tak Jelas

Anggota DPRD Sumbar Albert Hendra Lukaman meminta pemerintah Sumatera Barat lebih serius dalam memperhatikan bencana asap yang melanda wilayah Indonsia khusunya Sumatera Barat. Lamanya masyarakat menghirup udara bercampur asap yang semakin hari semakin parah sudah seharusnya ada perhatian khusus dan langkah jelas dari Pemerintah Sumbar.

Menurutnya, soal kabut asap menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Jika sudah menyangkut kesehatan masyarakat tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mengambil sikap dalam pengendalian. Bila perlu, pemerintah harus membuat pos pengecekan kesehatan secara berkala bagi masyarakat secara gratis.

“Masyarakat sudah berbulan-bulan menghirup udara asap ini. Tentu kondisi ini membuat kesehatan masyarakat terganggu. Saya belum melihat sikap yang jelas dari Pemprov Sumbar dalam hal penanggulangan,”ungkap Albert.

Memang tidak bisa dipungkiri, lanjut Albert, kondisi asap yang terjadi,  bertepatan saat proses  Pilkada di Sumbar. Dimana Gubernur dan sejumlah Wakilota dan Bupati terjadi peralihan jabatan ke Pejabat (Pj) Gubernur maupun PjWalikota dan Pj Bupati. Dengan peralihan kepemimpinan ini bisa jadi ada indikasi kekhawatiran pimpinan daerah dalam  pengambilan kewenangan atau kebijakan penggunaan anggaran.

“Meski ada ke khawatiran terkait keterbatasan wewenang dari Pj kepala daerah, bukan berarti kondisi kabut asap ini dibiarkan terus berlarut. Jika memang Pj Kepala daerah ada yang khawatir dalam penggunaan anggaran, itu kan bisa dikoordinasikan secara bersama,” ungkap Albert.

Dia juga mengatakan, seharusnya kedatangan Presiden  ke Sumbar menjadi momen bagi kepala daerah melakukan kordinasi atau berdiskusi langsung terkait penanggulangan bencana asap yang terjadi saat ini. “ Kita tahu kedatangan Jokowi sebenarnya untuk meninjau kondisi asap yang terjadi di wilayah Sumatera. Tapi Gubernur, Walikota dan Bupati hanya sibuk mengurus promosi wisa. Seperti halnya mandeh,” ungkap Albert.

Katanya, DPRD Sumbar melalui banggar, sudah membahas dan mengakomodir anggaran untuk persiapan masker dalam penanggulangan asap. “Tapi langkah teknis dari Pemprov dalam penanggulangan bencana asap ini belum ada terlihat jelas, “  lanjut Albert.

Selain itu, Albert juga mengimbau kepada Pemprov dan Kabupaten Kota agar menghilangkan sikap ego sektoral  atau lebih mementingkan kepentingan sendiri atau Kelompok. Sementara daerah tetangga yang sebenarnya sangat membutuhkan pertolongan tidak diperhatikan.

Seperti kita ketahui, lanjut Albert, negara lain saja mau memberikan bantuan dalam penanggulangan kabut asap yang terjadi di Indonesia, sementara Sumbar sendiri belum terlihat memberikan bantuan untuk daerah tetangga yang seharusnya dibantuan dalam penanggulangan kabut asap, seperti Riau dan Jambi.

“ Kitajuga harus ingat bagaimana Sumbar ini mendapat bantuan dari daerah daerah tetangga ketika terjadi gempa besar 2009 lalu,” pungkas Albert. (da/hsb)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional