Close

Tunggu Hasil Konsultasi Pergub Beasiswa Rajawali, Komisi V Perjuangkan Harapan Masyarakat Sumbar

Hearing Komisi V DPRD Sumbar dengan Pemprov Sumbar terkait realisasi dana hibah PT. Rajawali

Banyak aspirasi masyarakat melalui DPRD Sumbar, khususnya Komisi V, soal kejelasan yang kongkrit pengelolaan dana hibah rajawali untuk bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Sumbar, mondorong DPRD untuk terus memperjuangkannya. Semoga saja harapan itu terjawab, walaupun saat ini masih menunggu jawaban dari kemendagri.

DPRD Sumbar telah memberikan tenggat satu kepada pemerintah Provinsi daerah menyelesaikan Pergub serta berkonsultasi dengan Kemendagri tentang pencairan dana beasiswa PT. Rajawali yang belum menemukan titik terang itu.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat dalam pertemuan dengar pendapat (hearing) dengan Pemprov Sumbar meminta ketersediaan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno untuk menindaklanjuti dan membicarakan masalah ini dengan Mendagri secara langsung.

“Kita minta permasalahan yang masih menyangkut di Kemendagri harus diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan. Hasilnya harus disampaikan dalam paripurna pertama setelah rekomendasi keluar,” ujar ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat saat hearing dengan sejumlah SKPD Pemrov Sumbar, Senin (6/5) lalu.

Diketahui, persoalan dana beasiswa PT Rajawali ini sempat menjadi sorotan karena dana tersebut semestinya sudah bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membantu biaya pendidikan. Namun, sejak diterima sebagai dana hibah pihak ketiga, pengelolaan dana tersebut tidak menemukan formula yang tepat. Dana tersebut sudah mengendap sekitar 10 tahun dengan total nilai mencapai Rp80 miliar lebih.

Solusi pertama penyaluran dana akan dilakukan melalui yayasan sehingga didirikan Yayasan Beasiswa Minangkabau dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2009. Namun, ternyata hal ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Selanjutnya ada opsi disalurkan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ternyata solusi ini juga tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan sehingga masih harus mencari solusi yang tepat agar tidak menjadi permasalahan.

Terkait estimasi tenggat waktu satu bulan yang diberikan DPRD Sumbar kepada Pemprov Sumbar agar menuntaskan polemik dana beasiswa PT. Rajawali untuk membantu masyarakat kurang mampu mengeyam pendidikan. Sekdaprov Sumbar, Alwis gerak cepat menindaklanjuti surat yang telah dikirim Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia berharap dalam waktu dekat dapat dijawab oleh Pusat.

Alwis meceritakan, dahulunya Pemprov Sumbar dalam pengelolaan Rp50 miliar dana hibah PT. Rajawali telah membuat Peratiran Daerah (Perda) untuk mendirikan Yayasan Pendidikan Minangkabau. Namun, tidak kunjungi terealisasi karena tidak mendapat izin dari Kementrian Hukum dan HAM.

Hingga Perda tersebut dicabut, sebut Alwis, dalam salah satu klosul pada Perda pencairan dana bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu itu dilakukan dengan aturan Peraturab Gubernur (Pergub) saja. Sayangnya, itu ikut tercabut juga.

Karena itu, pihaknya telah menulis surat kepada Kemendagri mempertanyakan hal itu. Karena, dalam pembahasan dan pendapat yang berkembang, pencairan dana bantuan pendidikan cukup dengan pergub saja, namun pihaknya belum dapat jawabnya.

Alwis pun menyampaikan, dana hibah rajawali dari awalnya bernilai Rp50 miliar, saat ini telah menjadi Rp65 miliar lebih. Ke depannya, penyelenggaraan bantuan dana pendidikan akan dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinisi Sumbar. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top