Tujuh Fraksi di DPRD Kota Payakumbuh Menyetujui Ranperda APBD Menjadi Perda

Dalam Rapat Pari­pur­na Penyampaian Pen­da­pat Akhir Fraksi-fraksi di DPRD Kota Payakumbuh, 7 fraksi menyetujui Ran­perda Kota Payakumbuh tentang Rancangan Ang­garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 untuk dite­tapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pa­yakumbuh.

Adapun beberapa catatan yang disampaikan 7 Fraksi

Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional

Dalam pengelolaan anggaran, akan selalu ditemui persoalan yang tidak sesuai dengan pe­ren­canaan awal, maka dibutuhkan kebijaksanaan dalam pelaksanaannya. Namun terkadang kebijak­sanaan itu tidak dipan­dang baik ketika tidak dibicarakan atau dimu­syawarahkan dengan baik antara lembaga penye­lenggara negara yang bermitra ini. (***)

Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan

Meminta Pemko Paya­kumbuh untuk berhati-hati dalam hal pengelolaan Belanja Langsung yang bersifat Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, mari pedomani peraturan dan perun­dang-undangan yang ber­hubungan dengan pedo­man pengadaan barang dan jasa, dan gejolak eko­nomi makro serta kebija­kan-kebijakan yang dike­luar­kan oleh pemerintah pusat, sehingga tidak men­jadi permasalahan dikemudian hari.

Fraksi NasDem Bin­tang Perjuangan meminta kepada Pemko Payakum­buh untuk segera me­nyusun dokumen pendu­kung APBD sehingga Be­lanja Daerah dapat dimu­lai pada awal tahun ang­garan dan dapat segera di­nikmati manfaatnya oleh masyarakat. (***)

Fraksi PPP

Fraksi PPP membe­rikan dukungan dan doro­ngan serta masukan kepa­da Pemko Payakumbuh terhadap beberapa program kegiatan yang akan, sedang dan telah dilak­sanakan. Diantanya, ter­kait keberlanjutan kegia­tan normalisasi Sungai Batang Agam, kemudian, solusi agar rencana Pem­bangunan Masjid Agung Kota Payakumbuh segera di mulai melalui dana APBD, APBN ataupun ban­tuan pihak lain yang tidak mengikat. (***)

Fraksi Golkar

Fraksi Golkar meng­himbau kepada Pj. Wali Kota Payakumbuh untuk menegaskan netralitas ASN dalam proses pemi­lu 2024. Kemudian terkait menganai bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, hendaknya dimanfaatkan untuk kebu­tuhan utama yang dibu­tuhkan sehari-hari atau bahkan bantuan yang si­fat­nya produktif agar bisa dikembangkan dan dapat meningkatkan kesejate­raan keluarga penerima manfaat tersebut, jangan hanya selalu meng­harap­kan kapan bantuan da­tang, ibaratnya yang kita berikan itu pancingan bu­kan ikannya. (***)